Dalam penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten pusat-pusat pertumbuhan suatu daerah dengan daerah pendukungnya (hinterland) menjadi focus utama yang tidak pernah diabaikan. Konsep pertumbuhan itu menimbulkan pembagian wilayah dalam berbagai orde pertumbuhan, dimana Kota Tanjungpandan menjadi orde I dalam rencana pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Belitung.

Hambatan dalam mengembangkan infrastruktur skala kota kecil seperti Tanjungpandan membuat beberapa jalan alternatif yang ada masih dipertahankan hingga kini . Hal ini secar tersirat selalu diungkapkan alumnus Jurusan Planalogi ITB, Ir.Darmansyah Husein.

Berbagai permasalalahan yang timbul berkenaan dengan pusat-pusat pertumbuhan telah mengundang pula pendapat beberapa ahli seperti misalnya, D.K Forbes yang mengatakan bahwa apabila tujuan pokoknya untuk mempromosikan kota-kota kecil dan mengembangkan daerah perdesaan, mengapa tidak melakukan investasi langsung di kota-kota kecil dan daerah perdesaan yang berada di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan Dennis A. Rondinelli yang mengatakan bahwa: “the development of small towns can play important role and have functions that not only can stimulate the economy of the rural hinterlands but also can function as centers of social transformation”. Selain itu, dengan pembangunan kota-kota kecil tersebut, juga berusaha memperkuat hubungan atau keterkaitan antara urban-rural melalui pembangunan agro-based industries dan meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Harry W. Richardson dalam hal ini juga berpendapat bahwa pembangunan kota-kota kecil tersebut pada dasarnya adalah berusaha untuk memerangi atau mengatasi permasalahan secara langsung pada sumbernya dengan menciptakan kondisi yang menarik, yang pada gilirannya akan mampu mengurangi minat penduduk untuk meninggalkan kampung halamannya. Seirama dengan pendapat tersebut, Sumitro Maskun juga berpendapat bahwa untuk menjembatani ketimpangan pembangunan antar daerah maupun desa-kota, perlu adanya pusat-pusat perencanaan pengembangan desa (rural center planning) yang mampu mendukung pembangunan desa secara terpadu terutama dari segi penetapan kebijakannya.

Namun demikian, dalam mengembangkan kota-kota kecil tersebut juga tidaklah mudah dan banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Harry W. Richardson misalnya, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam upaya pengembangannya, pertama yaitu economic development potential, kedua, yaitu inter-regional equity, dan yang ketiga, yaitu location and spatial consistency. Sementara itu, Sumitro Maskun dalam hal ini menekankan perlunya untuk mempertimbangkan sumber daya alam yang terdapat di daerah sekitarnya (perdesaan) yang dapat mendukung tidak saja ekonominya, akan tetapi juga pertumbuhan skill yang dimiliki oleh masyarakat perdesaan yang bersangkutan.

Ditambahkannya lebih lanjut bahwa, dengan melihat hampir 80% desa-desa di Indonesia masih bersifat agraris (pertanian), hendaknya industri yang akan ditumbuhkan adalah industri yang mudah berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa seperti misalnya, jenis industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan bilamana perlu tidak perlu mengolah hinga barang jadi tetapi cukup setengah jadi tergantung tingkat teknologi yang dimilikinya. Barangkali hal ini pula yang menyebabkan Dennis A. Rondinelli mengatakan: “…if these cities are given appropriate concentrations of investment, they will perform more complexs economic and social functions”.

Dalam kaitan ini, perlu dicatat bahwa dengan menumbuhkan industri-industri di kota-kota kecil atau perdesaan tersebut, tidak berarti akan mengurangi atau melemahkan industri-industri yang ada diperkotaan (atau di dalam Growth Centre), akan tetapi sebaliknya dapat memperkuat kondisi keduanya karena akan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

Kebijakan Pemerintah
Lebih dari tiga dasawarsa, Pemerintah melaksanakan program pembangunan nasional, telah banyak kemajuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut, masih banyak pula berbagai kekurangan dan kelemahan yang menyertainya. Salah satu kekurangan dan kelemahan di tengah-tengah pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat tersebut, adalah terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang antar sektor, kesenjangan ekonomi antar golongan penduduk dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Djoko Setiono,SH,MA dalam makalah ilmiah yang berjudul Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Harapan dan Kenyataan menjelaskan pentingnya kebijakan pemerintah dalm mendekung percepatan pembangunan dalam konteks wilayah, yakni :

1.Pengembangan KAPET.
Salah satu kebijakan pengembangan KTI yang diputuskan adalah mengembangkan satu kawasan andalan di setiap propinsi yang disebut Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). KAPET ini diharapkan dapat menjadi ‘Pusat Pertumbuhan’ yang pada gilirannya mampu merangsang pertumbuhan wilayah sekitarnya (hinterlands) melalui apa yang disebut ‘trickle down effects’. Pada KAPET-KAPET tersebut akan diprioritaskan upaya-upaya pembangunan baik berupa pengembangan infrastruktur, pengembangan sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Sesuai dengan maksud di atas, pendekatan pengembangan KAPET dilakukan melalui (1) pendekatan yang berorientasi pada sumberdaya (resources based oriented); (2) pendekatan yang berorientasi pada keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge based); (3) pendekatan yang meletakkan manusia sebagai pusat pembangunan (people centered approach). Selanjutnya, melalui pendekatan tersebut, maka pengembangan KAPET diarahkan sebagai:
(1) Kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan (prime mover) daerah;
(2) Kawasan yang mempunyai keterkaitan kuat dengan daerah lain, meliputi keterkaitan produksi, pemasaran dan transportasi;
(3) Kawasan yang memiliki infrastruktur yang relatif lebih ba

2. Pemberian Insentif Investasi.
Keberhasilan percepatan pembangunan KTI sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah, mengolah dan memasarkan produk-produk tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kegiatan sebagai di atas memerlukan dana investasi yang besar. Dengan keterbatasan dana yang dapat disediakan oleh Pemerintah, maka perlu diupayakan untuk memberikan rangsangan kepada dunia usaha dan masyarakat. Rangsangan tersebut antara lain berupa pemberian bermacam-macam insentif atau kemudahan-kemudahan kepada dunia usaha maupun masyarakat untuk menanamkan modalnya di KTI.

Insentif-insentif sebagai di atas, dapat dikelompokkan kedalam (1) Insentif yang berbentuk subsidi; (2) Insentif yang berupa keringanan pajak; (3) Insentif yang berupa kemudahan administrasi; (4) Insentif yang berupa pemberian kredit; dan (5) Insentif untuk menanggulangi mobilitas SDM.

3 Pengembangan Komoditas Potensial.
Pengembangan komoditas potensial dilakukan dengan mengidentifikasi sumberdaya alam yang terdapat dalam kawsan yang ingikin dikembangkan sehingga diketahui sector (ekonomi) andalan yang dapat dikembangkan pada masing-masing kawasan.

Menurut Setiono pemerintah daerah yang ingin mengembangkan kawasan pertumbuhan seperti KAPET meminta (bahkan ‘merengek-rengek’) kepada Pemerintah Pusat agar dapat dibangunkan pelabuhan laut, jaringan jalan raya dan telekomunikasi, maupun tenaga listrik yang sangat diperlukan bagi pengembangan KAPET, namun hasilnya dapat dikatakan tetap nihil.

Bahkan KAPET Manado-Bitung, yang pada pernah mengadakan kerja sama pengangkutan barang (kontainer) dengan Singapura, tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan pada akhirnya terhenti setelah berjalan tiga kali pengangkutan, karena Perusahaan Jakarta Loyd (BUMN) menyatakan tidak bersedia lagi untuk menyediakan kapal pengangkut, dengan alasan mengalami kerugian, mengingat jumlah kontainer yang diangkut tidak memenuhi requirement seperti yang telah dijanjikan.

Langkah-langkah Yang Diperlukan.
Menurut Setiono, dengan situasi keuangan Pemerintah Pusat seperti di atas, pada dasarnya menuntut semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat untuk mengupayakan sumber pembiayaan pembangunan KTI yang berkesinambung. Dengan potensi sumberdaya alam KTI yang begitu besar, sebenarnya memberikan peluang yang besar bagi KTI untuk membiayai pembangunannya sendiri. Peluang tersebut semakin besar dalam era otonomi daerah dewasa ini. Pemberian wewenang otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab yang diikuti dengan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pada dasarnya kebutuhan pembangunan daerah di KTI dapat dioptimalkan untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan.

Pertama, mengoptimalkan potensi sumberdaya yang besar tersebut sehingga mampu berperan dalam pengembangan perekonomian di KTI dan sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mampu mengakumulasi dan mengerahkan dana dari semua sumber untuk membiayai kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut.

Kedua melihat kondisi yang ada di KTI misalnya, maka langkah pokok yang
perlu dilakukan adalah:
§ upaya yang dapat mengerahkan dan mengalokasikan dana pembangunan bagi penyediaan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat yang sekaligus dapat memperluas kesempatan kerja.

§ perlu dikembangkan dan ditingkatkan peranan lembaga perbankan daerah, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD), secara proaktif difungsikan sebagai lembaga guarantor untuk pemberian kredit sehingga disparitas hubungan antara tabungan masyarakat dengan kredit yang disalurkan kepada masyarakat tidak terjadi di masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip prudential banking. Akan tetapi yang jelas, upaya-upaya mempermudah akses antara dunia usaha dan perbankan mutlak harus dilakukan.

§ dalam kaitannya dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh BPD, pada dasarnya dapat diatasi dengan memberikan tambahan atau suntikan modal baik dari penyertaan modal perbankan swasta nasional atau dari kredit komersial luar negeri yang diusahakan oleh pemerintah daerah.

§ tidak kurang pentingnya dalam hal ini adalah peningkatan profesionalisme BPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan, dalam arti BPD harus mampu mengembangkan pelayanannya hingga ke tingkat desa.

Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana, baik untuk kebutuhan dasar masyarakat maupun peningkatan aktivitas produksi serta pemasaran memerlukan keterlibatan semua komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang lebih memahami dan mengetahui kebutuhan pelayanan masyarakat di daerahnya, diharapkan mampu memberdayakan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dapat memberikan pelayanan publik secara optimal, di samping harus mampu pula dalam meningkatkan nilai tambah kekayaan sumber daya daerah secara berkesinambungan.

Ini mengandung arti bahwa dana pembangunan daerah (APBD) tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi penduduk yang ada saat ini, tetapi juga harus dialokasikan guna memperbesar kekayaan daerah yang dibutuhkan oleh generasi pada masa yang akan datang.

Untuk tercapainya tujuan tersebut, keuangan daerah harus mampu berfungsi sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen pembangunan daerah. Melalui kedua fungsi tersebut diharapkan bahwa dana pembangunan daerah mampu meningkatkan pembangunan daerahnya sendiri dengan memberdayakan secara maksimal peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan serta memadukan pembangunan daerahnya dengan percepatan pembangunan KTI. (dikutip dari berbagai sumber)