Tanjungpandan (WP), Kapolda Babel , Brigjen Pol Drs.Iskandar Hasan SH terkesan dan berterimakasih kepada pemrakarsa Seminar dan Dialog Interaktif “ Upaya dan Kepastian Hukum Tambang Rakyat ”. Ini salah bentuk kepedulian dari LSM . Majunya Belitung ini tergantung dari solid tidaknya kelompok masyarakat. Pertama kelompok yang berilmu, kedua kelompok yang bermodal, ketiga kelompok yang berwewenang dan keempat adalah kelompok yang punya power. Terakhir baru doa yang menuntun kita berpikir positif dalam sambutannya.

“Kita tidak perlu ada otot atau demo karena itu akan bersentuhan dengan TNI-Polri karena itu kita mencoba dengan jalur intelektual seperti ini. Siapa tahu ada pemikiran baru dalam menyelesaikan persoalan tambang rakyat ini “ujar Buyung pendiri LSM PETIR (Pertambangan Timah Rakyat) yang menggagas Seminar dan Dialog Interaktif di Gedung Nasional, Sabtu 27 Desember 2008.

Forum ini adalah forum asah otak bukan asah otot. Jika got tersumbat, alirannya bisa kemana-mana padahal semua itu ada salurannya. Ini forum ilmiah yang punya referensi dalam mengungkapkan pendapat yang diharapkan bermuara kepada tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ujar Kapolda Babel, Brigjen Pol. Drs Iskandar Hasan,SH yang merupakan alumni sekolah teknik (STM) dan menamatkan pendidikan Kepolisian tahun 1986.

Dalam surah Al- Baqarah : 255 dijelaskan “ Kepunyaan Nya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi safa`at disisi Allah tanpa izinNya ”. Tanpa izin dar-Nya akan menjadi malapetaka, bencana selama ini terjadi menunjukkan hukum kausalitas itu. Bagaimanapun alam yang diciptakanNya ditujukan untuk kelangsungan hidup manusia

Untuk mencapai kemakmuran rakyat tersebut harus ditopang oleh Undang-Undang yakni pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, bekelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekomoni nasional.

Setelah reformasi ada perubahan (kebijakan) ekonomi, masyarakat mulai berani melakukan pertambangan timah secara ilegal dan berdasarkan data sementara yang dihimpun Polda Kep. Babel terdapat 3.653 Tambang Inkonvensional ( TI ). Kondisi inilah yang mempercepat rusaknya lingkungan hidup. Berdasarkan Citra Satelit tahun 2004 menunjukan 378.042 Ha atau 58 % dari 657.510 Ha luas kawasan hutan Kepulauan Bangka Belitung adalah lahan kritis dan diketahui pula bahwa kawasan hutan yang bervegetasi tinggal 17 % dari luas daratan ( 1.642.414 Ha ) sedangkan idealnya untuk satu pulau adalah 30 % kawasan hutan berfungsi, agar secara ekologis maupun ekonomis yang berkelanjutan dapat dikatakan daerah aman, berarti kita harus memfungsikan kembali kawasan hutan minimal seluas 13 % sejak saat ini seperti yang dijelaskan Kapolda Babel dalam makalahnya.

Disisi lain dari aspek kriminalitas dampak dari semakin marak Tambang Inkonvensional ( TI ) paling tidak sampai dengan tahun 2007 terdapat 28 kasus kecelakaan tambang dengan korban meninggal dunia. Dan selama kurun waktu 3 tahun terakhir Polda Kep. Bangka Belitung telah menangani dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan penambangan timah adalah Illegal Mining 142 kasus, tindak pidana kehutanan 27 kasus, Penyelundupan 5 kasus dan penyerobotan tanah sebanyak 56 kasus, dan terjadi lonjakan penduduk hijrah ke Kepulauan Bangka Belitung untuk bekerja sebagai buruh di tambang Timah inkonvensional.

Hal ini disampaikan Kapolda Babel ketika menjadi pembicara seminar dan Dialog interaktif “Upaya penanggulangan dan penegakkan hukum pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung yang juga menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir.Toni HA Batubara,MT, Kadin Pertambangan dan Energi Ir.Ubaidillah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Mardin, Kapolda Bangka Belitung, Masnen,SH,MH. Moderator Juli Restu,SKom .

Kegiatan pertambangan yang tidak punya kewenangan seperti yang dijelaskan dalam undang-undang disebut ilegal mining seperti tidak adanya izin pertambangan, menambang diluar wilayah perizinan, tidak sesuai peruntukan dan tahapan izin kegiatan. Dalam Pemberantasan Illegal Mining kewenangan Polri dapat dicermati didalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU No. 2 Tahun 2002 ditegaskan Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya, termasuk tindak pidana dibidang pertambangan.

Iskandar Hasan mengakui kasus ilegal mining merupakan masalah yang sangat kompleks. Polda telah melakukan sosialisasi Undang-undang nomor 11 tahun 1967 dan PP No.75 tahun 2001 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang tidak membenarkan beroperasinya tambang inkonvensional.

Masalah pertambangan ini pernah pula dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Kamtibmas Polda Kep. Babel tanggal 4 Desember 2008 yang juga dihadiri Penjabat Bupati Belitung Haryono Moelyo,SE,MA. Polda Babel menggagas konsep penyelesaian masalah TI hingga tata niaga ekspornya. “Konsep ini ditindalanjuti dengan menunjuk Kadin Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk merumuskan kebijakan” ujar Iskandar.

Saat itu, Rapat memutuskan agar masing-masing Bupati di Bangka Belitung mengatur sementara. Dalam konsep tersebut, tambang rakyat berhimpun dalam satu wadah yang ada di tingkat desa maupun kecamatan. Tidak lagi namanya TI tapi wadah yang berbadan hukum dengan izin Bupati Setiap pelaku usaha tambang rakyat harus mendaftar ke wadah tersebut. (umumnya 1 kelompok misalnya ada 4 lima orang ).

“Kita ingin mengontrol birokrasi (perizinan) agar hasil tambang ini bisa kita ukur dari ujung ke ujung. Sayangnya data produksi timah sulit kita didapatkan. Malaysia misalnya memproduksi 20 ribu ton per tahun. Tapi bisa mengekspor 100 ribu ton. darimana sisanya ?. “ ujar Iskandar penuh tanda tanya. Pertanyaan ini menyiratkan adanya indikasi penyelundupan. Polda Babel dalam hal ini menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi termasuk mencegah jangan sampai terjadi kebocoran termasuk jaminan reklamasi termasuk dengan melakukan 12 paket pelatihan anti korupsi, memotori upaya reklamasi lahan eks tambang dan melakukan upaya untuk menarik perhatian orang luar (investasi) agar tertarik diluar tambang “ ujar Brigjen Iskandar Hasan yang tengah mempromosikan wilayah Bangka Belitung dalam buku yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa ini.

Dalam upaya preventif Polda Babel telah membentuk tim khusus serta himbauan ke masyarakat. Seperti menempatkan anggota untuk mengawasi 30-an kapal hisap. Kedepan kita menggagas penanaman singkong diatas lahan eks tambang? .

“Kita membuka diri melalui SMS jika ada anggota polisi yang tidak benar tapi jangan fitnah. Jika terjadi penyimpangan di lapangan akan kita tindak. Jangan sampai kita sakiti rakyat. Tolong juga rakyat jangan berbuat salah” tegas Kapolda Babel Brigjen Iskandar Hasan.

Pada periode Januari – Oktober 2008 Polda babel telah memproses 67 kasus dengan perincian barang bukti Timah 327 ton, 480 Kg, BB alat angkut 14 unit, BB alat berat 33 unit, BB mesin TI 51 Unit dengan jumlah tersangka 162 orang.

Pelaku yang kita tindak adalah mereka yang merusak tatanan perekonomian. Saat ini kolektor tidak jelas hak dan kewajiban, harga ditekan rakyat dihimpit terus. Harga patokan timah di London semestinya bisa dipublikasi perkembangkan harganya agar harga timah tidak dipermaikan (kolektor). Setidaknya harga timah di Belitung bisa dijual dengan harga 60 atau 40 % dari harga timah dunia. Jangan sampai harga dipermaikan oleh kolektor. . Kolektor ini harus memberikan kontribusi kepada daerah, menciptakan lapangan kerja, berbadan hukum. Jangan sampai mereka hanya singgah dan ambil keuntungan sehingga ada proses pembangunan menjadi milik daerah ini. Seharunya sebagai daerah penghasil timah, bangka Belitung mampu mengendalikan harga timah duni bukan malaysia ataupun singapura.

Peserta seminar dan dialog yang memadati ruang Gedung Nasional juga dihadiri Penjabat Bupati Belitung Haryono Moelyo, SE,MA, anggota DPRD H.Mochtar H.Motong, mantan Wakil Bupati Belitung Andi Saparudin Lanna, unsur Muspida dan pekerja TI yang memadati ruang Gedung Nasional Tanjungpandan.

Dalam sesi tanya jawab dengan Kapolda, Arbuan Ardani melihat ada tiga masalah yang perlu disikapi. Pertama, kurangnya sosialisasi sehingga ketidaktahuan dan kebingungan masyarakat seringkali merugikan masyarakat, mana hutan konservasi dan mana hutan produksi, mereka tidak tahu. Kedua, proses penindakan oleh aparat, ketika mereka ditangkap dikenakan wajib lapor setiap dua hari. bagaimana bisa memberi nafkah keluarga. Ketiga adanya tebang pilih, sehingga keadilan dipertanyakan.

Sementara Suwarno dari Simpang Pesak, Dendang menyesalkan seminar dan diaglog ini tidak menghadirkan Gubernur yang mengeluarkan Maklumat Pertambangannya. Menurut Suwarno, ucapan yang keluar dalam seminar kepastian hukum tambang rakyat perlu didukung dengan kebijakan. Soal Tambang Inkonvensioanl ataupun tambang rakyat, itu hanya nama tidak masalah yang jadi masalah justru dasar hukumnya. Baik dalam UU No 41 dan No 11/1967 tentang Pertambangan Umum hingga Peraturan Daerah (Belitung dan Belitung Timur) masih memberatkan masyarakat karena dalam pasal-pasalnya tidak diatur boleh tidaknya penggunaan alat berat. Ini membuka peluang aparat melakukan penindakan. Begitupun ketika masyarakat menambang di hutan produksi, seharunya bermasalah dengan UU 41 tentang kehutunan dan ini harus dikoordinasila ke Menteri Kehutanan. Lalu apa mungkin rakyat berhubungan dengan Menteri.

Menanggapi hal tersebut Kapolda Babel Brigjen Iskandar mengakui konsep penanganan yang digagas beberapa bulan yang lalu belum secara resmi disosilisasi ke masyarakat. “saya juga capek …sampai kapan memerangi rakyat. Karena itu empat kelompok masyarakat seperti yang saya jelaskan tapi harus solid. Sebagai orang yang beragama mari kita berdoa “ ujar pak Brigjen (Fithrorozi )