fitrorozi-sketsaOleh Fithrorozi

Gunawan terperanggah melihat tagihan kartu kredit kreditnya membengkak 3 kali lipat dari perkiraannya semula. Sebagai pegawai jasa pelayanan perbankan yang bekerja lebih dari 15 tahun, sudah tidak wajar Gunawan tidak bisa menata kelola kredit yang dimiliki. Kemudahan memiliki kartu kredit membuat bapak dua anak ini terbiasa menggesek uang plastik itu untuk keperluan membangun rumah, cicilan motor, keperluan sekolah hingga belanja dapur.

Jasa perbankan pemberi kartu kredit menutup mata dengan kemampuan keuangan Gunawan dan banyak pengguna kartu kredit dan ketika mereka bisa melunasi hutang pokok dan bunga, perbankan terus merayu. “ jangan takut pak, kami bisa menaikkan batas kredit bapak”. Tetapi kini Gunawan terpuruk, perbankan pun balik menggertak pelanggan yang dulu dielus-elusnya dengan dengan otot besar sang debt collector. Ancaman kekerasaan hingga penyitaan aset tak pelak membuat keluarga Gunawan ciut, anak-anaknya dihantui rasa takut. Gunawan tak menyangka urusan percaya-mempercayai (perdata) akan berujung resiko pidana dari pihak bank. Kini dalam pikiran, sikap dan usaha gunawan tidak perlu lepas dari dari upaya melunasi kredit, seperti kuli tambang yang terjerat candu. Sesungguhnya hidupnya, matinya hanya untuk melunasi hutang.

Kenapa perbankan memilih orang tak mampu

Lagi, kredit menjadi petaka manusia. Kali ini bukan menghantam individu seperti Gunawan, tetapi negara. subprime mortage, yaitu perbankan di Amerika Serikat memberikan kredit rumah kepada orang-orang yang tidak bonafid atau tidak layak memperoleh kredit seperti halnya Gunawan. Keluarga muda yang ingin mendapat rumah dengan memanfaatkan kredit konsumtif namun tidak macet ditengah jalan menjadi pangkal petaka dunia. Dan laju pertumbuhan kredit konsumtif ini meninggalkan kucuran kredit produktif yang ditinggal jauh kebelakang.

Sementara investor tak kalah berperan membangun kubah racun seperti ledakan bom atom dikarenakan para investor asing banyak menanamkan modalnya di luar negeri dalam bentuk saham.Para investor asing menjual saham-sahamnya di Bursa Efek di Indonesia karena mereka membutuhkan uangnya di negara masing-masing. Saham-saham yang diperdagangkan dengan mekanisme judi ini memberikan indeks semu namun tidak mampu membuat output yang melibatkan tenaga kerja yang banyak, Karena itu tingginya pertumbuhan ekonomi tidak mampu menurunkan angka pengangguran. Struktu ekonomi ditopong oleh sector keuangan yang tidak mampu menggerakan sector riil. Parahnya usaha dengan skala kecil yang mampu membangun rantai produksi merasa tidak dipercaya oleh perbankan sebagai pemilik modal. Mereka kalah dengan pengusaha berdasi yang menitipkan “uang samping” dari belakang. Padahal dasi-dasi ini menutup ketidakmampuan mereka membayar dan menggunakan uang pinjaman. Tak jelas usaha mereka, tak perlu diawasi karena kesan pertama mereka begitu menggoda.

Uang tidak lagi alat tukar begitupun fungsi intermediasi perbankan tidak memberi ruang gerak usaha karena uang-uang tersebut hanya diperdagangkan ditangan-tangan kapitalis, pemodal besar. Peran perbankan bukannya mendorong usaha rakyat tetapi malah memakan riba dari para kapitalis yang asyik berjudi.

Uang rupiah hasil penjualannya dibelikan dollar, yang mengakibatkan nilai rupiah semakin terpuruk. Akibatnya biaya produksi yang menggunakan bahan baku impor meningkat. Biaya bahan baku yang tinggi selanjutnya menekan biaya tenaga kerja, hingga gaji buruh tak kunjung naik diatas batas minimum. Sementara bahan baku yang kita ekspor pun tidak banyak memberikan manfaat bagi daerah. Karena ini itu Gubernur mengeluarkan maklumat untuk memperkuat daya tawar daerah dikancah perang harga di pasar dunia. Berpegang pada maklumat itu, penambang resah karena usahanya dibatasi meski Gubernur menegaskan dalam Rakor Gubernur dan Bupati di Pangkalpinag ini hanya bersifat himbauan.

Krisis moneter tahun 1998 secara kebetulan mendorong kenaikan harga lada dalam rupiah tetapi ini bukanlah hasil dari penguatan daya tawar, tetapi lagi-lagi ini simpul keterkaitnan perekonomian daerah pulau seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah harga yang tidak dikendalikan dari daerah. Wajar jika Gubernur mengajak pelaku usaha untuk meningkatkan daya tawarnya meski pasar yang dihadapi itu adalah pasar global.

UKM Benteng perhatian dalam era krisis

Usai KTT Asia-Eropa (ASEM) ke-7 yang dihadiri 43 kepala negara/pemerintahan dan dua organisasi internasional yang berlangsung 24-25 Oktober 2008 di Beijing China,yang menyepakati bahwa para anggota harus mengupayakan sistem moneter dan kebijakan ekonomi yang kuat guna menghadapi krisis finansial serta demi meyakinkan pasar.

Sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh tingkat konsumsi, investasi, belanja pemerintah (APBN/APBD) dan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Sayangnya hambatan investasi tidak saja disebabkan oleh factor keuangan tetapi konflik sehingga investasi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain konsumsi masyarakat pun rendah akibatkan rendahnya pencipataan lapangan usaha dan terbatasnya lapangan kerja. Sehingga wajar dalam pembahasan di Gedung DPRD dan Rakor Gubernur dengan Bupati se-Provinsi Bangka Belitung, 3 Desember yang lalu di Pangkalpingan, Gubernur mengangkat persoalan krisis ekonomi dunia sebagai bagian pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja. Karena komoditas perdanganan utama yakni timah mengalami penurunan yang tajam.

Presiden Yudhoyono menegaskan, sistem ekonomi Indonesia sudah teruji sejak krisis moneter sepuluh tahun lalu. Salah satu sumber ketahanan itu adalah kemampuan UKM meningkatkan daya serap produk lokal dan menciptakan pasar sendiri. Pasar terbentuk dari keinginan yang kuat untuk menciptakan produk dalam negeri justru berangkat dari persoalan tradisi lokal. Sayangnya sebagian masyarakat masih saja terpengaruh citra serba hebat produk asing. Sehingga produksi lokal diabaikan masyarakat pembeli.

Dalam hal ini baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diharapkan tidak saling menyalahkan. Pemerintah berperan dalam menggerakan lapangan usaha dengan meningkatkan efektifitas belanjanya, sementara usaha berperan dalam menarik muatan produk lokal sehingga perputaran uang yang disalurkan lewat APBN atau Dana Alokasi Umum tidak dilarikan kembali ke pusat.

Karena itu sistem ekonomi Indonesia yang teruji hendaknya berpijak pada usaha desentralisasi fiscal yang efektif . Dengan jumlah penduduk yang begitu besar semestinya kita mampu menciptakan pasar domestik sebagai mesin transaksi andal.

Bercermin dari rendahnya kemampuan perbankan konvensional dalam mendorong usaha kerakyatan, sudah saatnya kita mengalihkan kembali pola bagi hasil yang menjadi penyaluran kredit digunakan secara optimal oleh pelaku usaha. Rasa memiliki usaha oleh pelaku usaha dan pemberi modal ini akan memimalisir prktek-prktek riba (catutan) dalam dunia usaha.

Peran pemerintah
Rantai kapitalisme menawarkan kemudahan-kemudahan membuat mesin kapitalisme berputr yang didukung oleh teknologi informasi yang realtime sehingga orang tidak susah membawa uang tunai, antri membayar tagihan listrik bulanan. Kemudahan ini merambah ke perilaku berkonsumsi. Gaya hidup konsumtif inilah yang merubah mental masyarakat yang senang berhutang. Gaya hidup kredit membangun citra amanah manusia modern, kemana pun belanja orang percaya dirinya memiliki banyak simpangan. Namun batas-batas (kredit) yang ditetapkan tak jarang dilanggar baik oleh pemberi kredit (perbankan) mamupun pemegang kredit itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan perilaku konsumsi masyarakat, hambatan investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan komoditas ekspor yang tidak memiliki daya tawar yang kuat. Oleh karena itu pemerintah daerah mesti mengambil peran. Pertama, pada awal tahun anggaran 2009 nanti, pemerintah daerah diharapkan segera merealisasikan belanja pembangunannya.. Dengan segeranya pemerintah membelanjakan dana pembangunan tersebut, roda perekonomian akan dapat berjalan. Dengan catatan transaksi keuangan yang terjadi didaerah menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.Selain itu, Kedua. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendesak pihak perbankan di daerah untuk menjalankan fungsi intermediasi agara kredit usaha masyarakat menjadi modal usaha yang efektif. Ketiga, pemerintah harus memahami kondisi permodalan sehingga kredit usaha tidak terjerat dengan bunga bank yang berkepanjangan, Jaminan likuiditas keuangan usaha masyarakat ini dilakukan dengan kemudahan proses dan cepatnya waktu pencairan yang mereka ajukan

Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Indonesia bersatu (KIB), kalangan dunia usaha dan juga pimpinan media massa nasional, di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (13/10/08), Presiden menegaskan 10 langkah yang harus ditempuh semua pihak untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS), sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan nasional sebagaimana di kutip dari Harian Kompas (6/10).

Pertama, Terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.

Kedua,Pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.

Ketiga,Optimalkan APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan social safety net dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.

Keempat, Kalangan dunia usaha diminta tetap mendorong sektor riil agar dapat bergerak. “Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga.  BI dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Pemerintah juga akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

Kelima, Semua pihak agar lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS. “Kita harus mendorong produk kita agar kompetitif dan memiliki daya saing yang baik,” katanya.

Keenam, Galakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. “Kepada para menteri saya minta untuk memberikan insentif dan disinsentif agar penggunaan produk dalam negeri dapat meningkat, kalau perlu juga akan dikeluarkan instruksi agar pengadaan barang dan jasa di departemen mengutamakan produk dalam negeri,” kata Presiden.

Ketujuh, Perkuatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta. “Cegah timbulnya ketidakpercayaan dan saya ingatkan semua pihak memiliki peran yang penting,” ujarnya.

Kedelapan, Semua kalangan diminta menghindari sikap ego sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi. “Hilangkan budaya ego sentris dan juga kebiasaan ’bussines as ussual’,” tegasnya.

Kesembilan, Berkait dengan tahun politik pada 2009, semua pihak diminta memiliki pandangan politik nonpartisan serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.

Kesepuluh,Semua pihak diminta melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat.  Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha serta perbankab.