Tanjungpandan (WP), Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ketentuan ini berangkat dari pemahaman bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia, karena tanpa pendidikan manusia sulit mengembangkan dirinya, yang pada akhirnya akan berdampak pada lemahnya sumber daya manusia. Sejarah membuktikan, banyak negara yang miskin sumberdaya alam namun unggul dalam segala bidang, karena sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian diungkapkan Penjabat Bupati Belitung Haryono Moelyo SE,MA pada Pembukaan Sosialisasi dan Pelatihan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pendidikan Kabupaten Belitung Tahun 2008 di Ruang Sidang Bappeda Kabupaten Belitung pada hari Selasa, 25 November 2008, pukul 10.30 WIB.

Dengan berlandaskan kepada ketentuan undang-undang tersebut serta merespon tuntutan era globalisasi yang berkembang dewasa ini, maka Pemerintah Kabupaten Belitung menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor utama dalam program pembangunan daerah. Sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Belitung mengarahkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Belitung pada tiga pilar kebijakan.

Pertama, perluasan akses pada semua jenjang pendidikan dengan fokus utama pada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kedua, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Ketiga, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, serta pencitraan publik.Alhamdulilah, arah kebijakan tersebut telah membawa hasil yang positif. Pada tahun 2006, misalnya, Kabupaten Belitung mendapatkan Penghargaan Widyakarama dari Presiden RI karena dipandang berhasil mencapai Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Sementara itu, untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, kita tidak saja melaksanakan kurikulum secara konsekuen dan konsisten, tapi juga terus meningkatan kualifikasi pendidikan guru ke jenjang D IV atau Strata 1.

Di sisi lain, untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mulai tahun 2006 kita telah memanfaatkan ICT atau Information and Communication Tehnology, baik untuk administrasi, pengolahan data, maupun sarana komunikasi. Secara bertahap pemanfaatan ICT akan terus kita kembangkan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang kita miliki.

Namun demikian, arah kebijakan pendidikan perlu terus-menerus kita kembangkan, agar mampu menjawab dan memenuhi perkembangan keadaan.Oleh karena itu, saya menyambut baik pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pendidikan pada kesempatan ini, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia kita di masa yang akan datang. (Syafei)