Tanjungpandan (WP) Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan, Senin 18 Nopember 2008 bertempat di Wisma Aditya Tanjungpandan menggelar kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan ini menghadirkan nara sumber dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Ibu Dra. Poppy, M.Sc., dan diikuti oleh para peserta yang terdiri dari Guru dan Siswa SLTA, Organisasi Pemuda, Kemasyarakat, Kader PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat se Kabupaten Belitung.

Bupati Belitung Haryono Moelyo, SE., MA. dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III, Bidang Pemerintahan Drs. H. Jasagung Heriyadi, M.Sc., menyerukan kepada seluruh masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menunjukkan keperduliannya terhadap masalah Kekerasan Rumah Tangga (KDRT), yang sebagian besar korbannya adalah pihak perempuan. Ajakan ini sejalan dengan tema kegiatan ini, yaitu: “Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Kita Turunkan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Bupati Belitung menjelaskan bahwa buruknya komunikasi keluarga seringkali memicu terjadinya KDRT, yang berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, serta contoh budaya yang negatif bagi pendidikan anak-anak. Tak hanya itu, KDRT juga mengakibatkan beban mental (psikis) serta fisik yang waktu penyembuhannya relatif lama. Karena itu, menurutnya KDRT harus ditangani secara serius dan harus menjadi fokus perhatian bersama pemerintah dan masyarakat, agar segala dampak negatifnya tidak berimbas pada masalah sosial lainnya.

Nara sumber dari Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam ceramahnya tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih lanjut menguraikan bahwa dalam sepanjang sejaran kehidupan manusia, perempuan sering mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya baik di lingkungan rumah tangga, maupun di luar rumah tangga atau di masyarakat,

Faktor penyebabnya adalah struktur masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki (meletakkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala hal), persepsi masyarakat tentang kekerasan itu sendiri, perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam keluarga serta masyarakat yang diturunkan secara kultural, ketimpangan antara kekuasaan antara perempuan dan laki-laki serta nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah daripada laki-laki.
Data kekerasan dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa Tahun 2004 terdapat 14.020 kasus, tahun 2005 20.391 kasus kekerasan, tahun 2006 22.517 kasus yang 74% diantaranya adalah kasus KDRT, komunitas 23 %. Korbannya: Istri 83%; Pasangan Pacaran 4%; Pekerja Rumah Tangga 1 %. Dari sisi pelaku: PNS 68%; TNI/Polri 21%. Sedangkan di tahun 2007 kasus kekerasan yang menimpa perempuan makin meningkat menjadi 25.522 kasus. Tentu saja, imbauan yang disampaikan Haryono Moelyo untuk melakukan tindakan serius mengenai penanganan dan penanggulangan masalah KDRT bukanlah hal yang mengada-ngada, mengingat tingginya fakta kasus kekerasan tersebut.

Untuk itu, kebijakan pemerintah harus sampai pada tahap Zero Tolerance Policy, yang mengisyaratkan bahwa keselamatan dan perlindungan perempuan adalah prioritas dan tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan ini baru bisa berhasil apabila melibatkan seluruh pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam penghapusan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UU RI Nomor 23 Tahun 2004
Sebelum memahami tentang masalah KDRT ini lebih jauh, ada baiknya bila kita semua menyamakan persepsi dan konsepsi mengenai pengertian KDRT itu sendiri, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesesangsaraan atau penderiotaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pengertian ini termaktub dalam UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang tercakup dalam lingkup rumah tangga ini adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun tujuan dari diberlakukannya UU No.23 tahun 2004 ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan asas yang dianut adalah penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi serta perlindungan korban. Dengan demikian, hak-hak korban adalah mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan peritah perlindungan dari pengadilan. Disamping itu, korban juga mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan media, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dalam bantuan hukum, serta pelayanan rohani.

Kiranya, dengan adanya kepastian hukum korban melalui undang-undag tersebut, para korban tidak takut lagi untuk melapor kepada pihak terkait mengenai kekerasan yang dialaminya. Hal senada juga diungkapkan oleh Dra. Juminem dalam wawancaranya kepada Warta Praja sesaat setelah Acara pembukaan berlangsung. Diungkapkannya bahwa pada tahun 2008 ini, di Kabupaten Belitung melalui Kantor Pemberdayaan Perempuannya yang dipimpinnya telah dilaporkan 2 kasus KDRT, utamanya tentang masalah perebutan hak asuh anak. Kasus perceraian yang bermuara pada masalah kekerasan psikis sampai bulan agustus di Kabupaten Belitung mencapai 500 kasus. Oleh sebab itu, pihak pemerintah merasa perlu dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu ini. Dengan demikian, diharapkan kepada para korban KDRT dapat melakukan konsultasi awal sebelum ditangani oleh pihak berwajib (polisi, red).

Juminem menegaskan bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan, pusat pelayanan terpadu ini bekerja sama dengan berbagai unsur terkait seperti advokasi, kepolisian, tenaga medis (dokter) dan psikolog, yang kesemuanya berjumlah 35 orang. Terbentuknya pusat pelayanan ini, juga sebagai wujud peran aktif pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing melalui penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, dan penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani bagi para korban, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Bagaimana pun juga aspek hukum dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT ini, akan sangat berimplikasi terhadap adanya kepastian hukum yang bersifat “Lex Specialis” yang mengatur permasalahan tentang KDRT secara spesifik yang mengandung unsur korektif terhadap pelaku, unsur preventif terhadap korban. Selakigus, sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT. Setidaknya, para pelaku KDRT harus pikir-pikir dulu sebelum bertindak agar tidak berujung di jeruji besi.
PP No.4 Tahun 2006

Kompleksitas dari masalah KDRT haruslah menjadi benar-benar menjadi fokus perhatian bersama. Karena itu, lebih lanjut pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disebutkan dalam PP ini bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik fisik maupun psikis. Sedangkan pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban KDRT untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan PP ini pula dirumuskan berbagaikebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu melalui: pengarusutamaan gender, perbaikan peraturan perudang-undangan, penegakan hukum, peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, penanganan secara terpadu, terkordinasi dan terintegrasi, meningkatakan partisipasi perempuan dan anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan di daerah serta penyediaan data tentang kekerasan terhadap perempuan.

Langkah terakhir dari realisasi peran dan kewajiban pemerintah terhadap masalah KDRT adalah upaya monitoring dan evaluasi. Cakupan upaya ini antara lain adalah melalui berbagai langkah seperti: Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang bermanfaat untuk melakukan monitoring input, proses, dan output; Forum evalusi dengan cara identifikasi masalah perlindungan perempuan dan anah, pemecahan masalah serta analisis laporan yang merupakan bahan masukan untuk evaluasi. Last but not least, adalah publikasi melalui pengelolaan data dan evaluasi, penyusunan laporan yang sistemik, serta desiminasi agar dapat diketahui oleh instansi terkait dan pemangku kepentingan.(Zakina)