Tanjungpandan (WP), Berdasarkan Country Procurement Assesment Report Bank Dunia tahun 2001 dinyatakan bahwa sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja yang buruk. dan/atau menurunkan manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakbesresan sistem pengadaan selama ini membuka peluang terjadinya KKN sehingga menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan (sumber : iprocwatch)

Dalam pelaksanaan anggaran, panitia pengadaan barang/jasa merupakan unsur yang sangat penting sebagai bagian dari integritas proses pengadaan,

khususnya yang bersifat kontraktual. Berdasarkan Kepres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa panitia/pejabat diberikan kepada tim/personil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang pada suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyediaan barang yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Pada pasal 10 ayat (4) Kepres 80/2003 disebutkan bahwa syarat untuk diangkat sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan adalah :

  1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
  3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan;
  4. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden ini;
  5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan;
  6. Memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah

Agar dalam pelaksanakan kegiatan pembangunan mengacu pada peraturan atau ketentuan yang berlaku maka kompetensi pejabat pengadaan barang/jasa itu perlu dimiliki. Kepada orang-orang yang ditunjuk dalam kepanitian (pengadaan barang/jasa) diberikan bimbingan teknis yang kompetensinya dibuktikan dengan sertifikasi. Dengan bintek ini diharapkan dapat memperkecil tingkat kesalahan (penyimpangan), melaksanakan mekanisme secara terbuka, bebas KKN. Hal ini menjadi bukti kepada masyarakat kita melaksanakan sesuai aturan. Demikian tujuan pelaksanaan bintek ini dijelaskan Kepala Kantor Diklat Kabupaten Belitung, Mirang Uganda,SH kepada Wartapraja. “ Dengan mengikuti Bintek diharapkan peserta tidak buta dengan mekanisme atau prosedur pengadaan barang/jasa “ ujar Mirang

Pelaksanaan Bintek dan Ujian Serifikasi Keahlian berlangsung selama 3 hari dari 13 hingga 16 Oktober 2008 di Ruang Serba Guna Setda Kabupaten Belitung. Kantor Diklat bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang diikuti 150 peserta dari dari golongan II,III,IV hingga Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Hingga saat ini ada sekitar 150 aparatur yang sudah memiliki sertifikasi “ tambah Mirang.

Salah narasumber Ir.H.MA. Soeparjie,M.Si,M.Ip dari Badan Diklat Provinsi Banten menyampaikan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Aspek Hukum, Kerangka dan Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa, Teknik Metode, Penilaian dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebelum Ujian Sertifikasi Pengadaan Nasional pada Hari Rabu (15/10), peserta Bintek melakukan simulasi dan pendalaman materi ujian (fithrorozi)