Konsulat RI Darwin berharap adanya koordinasi terpadu antar instansi pemerintah dalam menyukseskan program “Sail Indonesia” (SI) sehingga kasus penyitaan kapal pesiar asing peserta SI 2008 jalur timur oleh petugas Bea Cukai Kupang dapat diselesaikan dan tidak terulang lagi di kemudian hari.Harapan tersebut disampaikan Sekretaris II Fungsi Pensosbud Konsulat RI Darwin, Arvinanto Soeriaatmadja, kepada ANTARA yang menghubungi dari Brisbane, Selasa, sehubungan dengan penyitaan kapal pesiar “Maralinga” saat merapat di ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu dalam pelayaran kembali ke Darwin, Australia.

“Saya kemarin (8/9) menelepon Kepala Dinas Pariwisata Pemprov NTT, Lens Haning, setelah kita (Konsulat RI Darwin) menerima sms (pesan singkat) dari salah satu peserta `Sail Indonesia`. Kita langsung berkoordinasi dengan Pemda NTT. Kita mohon koordinasi yang baik dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Namun dalam pembicaraan per telepon itu Lens Haning mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya kapal yang ditahan dan disita Bea Cukai Kupang, kata Arvinanto. “Sebenarnya masalah ini tidak perlu terjadi karena sudah ada penjamin bagi kapal-kapal pesiar peserta Sail Indonesia 2008, yakni Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso,” katanya.

 

Dengan keluarnya jaminan tersebut, sepatutnya semua pemangku kepentingan bagi suksesnya SI 2008 sebagai bagian dari program pemajuan industri pariwisata bahari Indonesia di Tahun Kunjungan Wisata Indonesia (VIY), termasuk pelaksana teknis Bea Cukai di Kupang, mau berkoordinasi baik dengan pihak lain dan menghargai garansi yang telah diberikan kepada kapal-kapal peserta SI, katanya.

Perihal penahanan dan tuntutan petugas Bea Cukai Indonesia kepada nakhoda kapal pesiar “Maralinga” untuk membayar uang lebih dari Rp 500 juta itu terungkap dalam isi pesan singkat Anthony Meechan, awak kapal, kepada pihak Konsulat RI Darwin, Senin (8/9). Dalam pesan singkatnya yang ditembuskan ke ANTARA di Brisbane itu, Anthony Meechan mengharapkan bantuan Konsulat RI Darwin untuk membantu penyelesaian masalah penyitaan kapal pesiarnya.  

“Saya lagi di Kupang di atas kapal pesiar (yacht) yang disita Bea Cukai. Saya berharap Anda (Konsul) bisa membantu saya. Pihak Bea Cukai meminta uang tetapi kami tidak yakin kenapa bisa begini,” katanya. Anthony Meechan mengatakan pihaknya merupakan peserta Pelayaran Indonesia yang mau kembali ke Darwin, Australia Utara, setelah sebelumnya mengunjungi Ambon, Maluku.

“Bea Cukai meminta lebih dari Rp 500 juta karena kami tidak punya PIB(Pemberitahuan Impor Barang, red) . Tetapi kami tidak mendapat PIB itu dari Ambon,” katanya. PIB adalah semacam persetujuan impor barang sementara karena Pemerintah RI menganggap kapal pesiar (yacht) sebagai barang yang diimpor sementara. Dalam hal ini, setiap nakhoda kapal pesiar asing yang memasuki perairan Indonesia diwajibkan membayar uang jaminan senilai lima hingga 10 persen dari harga kapal.

 

Ancaman penyitaan dan penempelan stiker “segel” oleh para petugas Bea Cukai Kupang, NTT sudah menghantui para peserta “Sail Indonesia” 2008 ketika ratusan kapal peserta jalur barat tiba di Kupang pada 28, 29, 30, dan 31 Juli .

Ketua Panitia “Sail Indonesia” (SI) 2008 di Darwin, David Woodhouse, kepada ANTARA mengatakan aksi petugas Bea Cukai Kupang yang menempelkan stiker “segel” kepada setiap kapal pesiar peserta “Sail Indonesia” (SI) 2008 telah “mencederai” promosi Tahun Kunjungan Wisata Indonesia dan menimbulkan kesalahpahaman, ketakutan serta ketidaknyamanan bagi para petualang bahari dunia.

 

Insiden penempelan stiker segel oleh petugas Bea Cukai Kupang terhadap setiap kapal pesiar peserta SI 2008 yang memasuki Kupang pada 28, 29, 30, dan 31 Juli lalu itu telah menimbulkan kesalahpahaman, kebingungan dan ketidaknyamanan para peserta, katanya.

“Penempelan stiker segel ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Sail Indonesia, dan ini menjadi `bad publicity` (publisitas buruk) bagi Kupang dan NTT,” kata David Woodhouse.

Akar persoalan penempelan stiker segel oleh petugas Bea Cukai Kupang itu tidak dapat dilepaskan dari terbitnya peraturan baru kantor Bea Cukai yang mewajibkan para nakhoda kapal peserta SI menyerahkan uang deposit sebesar lima sampai 10 persen dari harga kapal.

Hanya saja, panitia menganggap masalah “duty bond” itu sudah selesai setelah Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, mau “menjadi penjamin” kapal-kapal peserta SI, kata David Woodhouse. 
“(Nakhoda) kapal-kapal peserta Sail Indonesia ini telah berjanji untuk strict(ketat, red) pada tanggal masuk dan tanggal keluar mereka (dari Indonesia) sehingga pihak beacukai mengetahuinya dengan baik,” katanya. Bagi para nakhoda kapal-kapal pesiar peserta SI, peraturan baru Bea Cukai itu tidak hanya mempersulit tetapi juga memunculkan pertanyaan karena mewajibkan mereka menyerahkan uang deposit sebesar lima sampai 10 persen dari harga kapal.
 

Peraturan yang mewajibkan pembayaran uang jaminan pajak itu sepatutnya tidak dibebankan kepada kapal-kapal peserta SI karena mereka bergerak selama tiga bulan dan tidak kemudian menetap di Indonesia. Sesuai dengan informasi panitia SI 2008, kapal pesiar asing yang mengikuti SI jalur timur mengunjungi Saumlaki sebelum ke Tual, Banda, Saparua, Ambon, Ternate dan Manado (15-22 Agustus).

Dari Manado, Sulawesi Utara, mereka menelusuri pantai Sulawesi hingga ke Mamuju, Pare-Pare, dan Makassar. Dari ibukota Sulawesi Selatan ini, kapal-kapal peserta Pelayaran Indonesia Jalur Timur ini bergabung dengan ratusan kapal yang mengikuti rute Jalur Barat Indonesia yang berangkat dari Darwin pada 26 Juli 2008.

 

SI 2008 jalur barat sendiri diikuti 116 kapal pesiar dari Australia, Jerman, Belanda, Inggris, Norwegia, Amerika Serikat, Perancis, Swiss, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, Turki, Jepang, Swedia, dan Austria.

Rutenya adalah Darwin (Australia) terus masuk perairan Indonesia lewat Kupang (NTT) – Alor – Lembata – Maumere – Riung – Labuan Bajo – Bali – Karimun Jawa – Kumai – Bangka Belitung dan berakhir di Batam. Dari Batam, kapal-kapal peserta melanjutkan pelayaran ke Singapura dan Pulau Langkawi (Malaysia).

 

Sumber : http://www.wisatanet.com/