Tanjungpandan (WP),  Menindaklanjut Surat Undangan DPRD 005/382/2008 tanggal 25 Juli 200, Anggota Pansus DPRD melakukan pembahasan dengan pihak eksekutif membahasa 4 (empat) Raperda tentang Penyerahan Modal Pemkab Belitung dan Kewenangan Kabupaten Belitung. Dari pihak eksekutif hadir Kepala Bappeda dan diwakili Babid Penanaman Modal Robert Horison,S.Sos, Msi,  Pjs Kabag Tata Pemerintahan Reiner S.Ip,  Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs.Sarfani Syamsudin Ak,MM, Kabag Hukum Achmad Zainal,SH dan  Direktur PDAM Zulfikar. Sedangkan pihak legislatif dihadiri  Ketua Pansus Mahadir Basti dan empat anggota pansus yakni Tabrani Husein, Marjaya Rachmad, Muslim dan Maulidi

 

Sebelumnya pada 11 Juli yang lalu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung mengundang institusi terkait dengan rencana penyertaan modal Pemkab Belitung yakni Bank Pembangunan Daerah Sumsel (BPD SS), Perusahaan  Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Belitung Mandiri untuk membahas hasil penyusunan Draft Perda tentang Penyertaan Modal yang sebelumnya penyertaan modal didasarkan pada Perda tentang APBD (Wartapraja, 17 Juli 2008)

 

Empat Raperda yang dibahas dalam Rapat Paripurna pada hari Selasa, 7 Oktober yakni  Raperda tentang pernyataan Modal Daerah pada Bank Sumsel, Raperda pernyataan Modal Daerah pada PT.Belitung Mandiri, Raperda Pernyataan Modal Daerah pada PDAM. Alokasi dana penyertaan modal yang diserahkan pemda masing-masing kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (BPDSS) sebesar Rp.3 milyar, PT.Belitung Mandiri sebesar Rp.2 milyar dan Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp.398 juta.

 

Penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan umum di bidang air minum oleh perusahaan daerah. Sedangkan Raperda tentang pernyataan Modal Daerah kepada PT.Belitung Mandiri menekankan  pengendalian pengunaan dana dan pengelolaan kinerja oleh perusahaan daerah. Sehingga beberapa klausal Raperda menenkan adanya mekanisme  evaluasi” kata Robert S.Sos,MSi Kabid Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda dan PM Kabupaten Belitung. 

 

Kabag Hukum Setda Kabupaten Belitung Achmad Zainal,SH melalui Imam Fadli, SH menjelaskan selama ini penyertaan modal Pemkab Belitung mengacu pada Perda APBD seharusnya dituangkan dalam Perda tersendiri sesuai dengan ketentuan UU nomor 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara

 

Sedangkan Raperda tentang Kewenangan Kabupaten Belitung secara prinsip sudah disepakati tetapi perlu pendalaman materi mengenai kewenangan Pemkab dalam bidang pertanahan. Karena itulah rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belitung akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan agar dapat dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Belitung ataupun ke Departemen Dalam Negeri atau BPN di Jakarta dan pihak   terkait lainnya

 

Kewenangan Organisasi

Dalam PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

 

Dalam Pasal 47 dijelaskan (1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu. (2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. (3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah. (4) Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

 

 “Kewenangan akan menjadi dasar terbentuknya organisasi, jika terjadi ketidaksesuaian antara kewenangan dan kelembagaan ini akan menyulitkan proses evalusasi kinerja aparatur pemerntah itu sendiri” kata Robert.

 

Jika dilihat dari  mekanisme pelaksanaan kewenangan di bidang penanaman modal maka unsur ketidaksesuaian perlu dicermati lebih lanjut. Bebeberapa perizinan dikelola oleh  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kantor PTSP) sementara pelayanan penanaman modal yang juga terkait dengan proses  perizinan masih menjadi kewenangan Bapeda dan PM. Kondisi ini seringkali menimbulkan kebingungan. Satu sisi nomenklatur lembaga pelayanan satu pintu itu identik dengan terkonsentrasinya proses  pelayanan publik tetapi disisi lain proses perizinan itu masih tersebar dibeberapa lembaga. Hal ini bukan tidak mungkin akan berdampak pada proses  penetapan Raperda Kewenangan nantinya.

 

“ Dengan keterlibatan pemerintah pusat (Depdagri dan BPN Pusat), tampaknya pembahasan Raperda Kewenangan akan  membutuhkan waktu yang cukup panjang” kata Robert usai mengikuti Rapat Pansus Raperda.

 

Sejak dibahas di tingkat eksekutif (11/7), proses pembahasan empat  Raperda telah berjalan  hampir empat bulan. Hasil kerja pansus ini diharapkan dapat ditindaklanjuti di tingkat Paripurna yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober yang nanti. (fithrorozi)