Tanjungpandan (WP) Pemerintah memangkas target defisit APBN-Perubahan 2008 dari semula 2,1 persen terhadap Produksi Domestrik Bruto atau setara dengan Rp.94,5 triliun menjadi 1,7 persen atas PDB atau senilai Rp.78,1 triliun sehingga turun Rp.16,4 triliun. Penurunan angka defisit ini terjadi karena realisasi negara jauh lebih rendah dibandingkan penerimaan yang telah dihimpun Departemen Keuangan.

Hingga 15 September 2008, realisasi penerimaan negara yang sudah mencapai 68 persen dari target APBN–P 2007 yang ditetapkan sebesar Rp.895 tiruliun. Dengan demikian jumlah dana yang terhimpun sudah sekitar Rp. 608,6 triliun. Sementara, realisasi belanja negara hingga periode yang sama dilaporkan mencapai 46 persen dari target APBN-P 2008 yang dialokasikan Rp.989,5 triliun. Kepala Ekonomi BNI Tony A Prasetiantono seperti yang dikutip Harian Kompas (16/9), mengatakan APBN-P 2008 masih menghadapi masalah penyerapan anggaran. Seperti yang juga terjadi di Kabupaten Belitung .

Beberapa pimpinan kegiatan di lingkungan Setda Kabupaten Belitung mengeluhkan kendala dalam merealisasi anggaran. Sehingga persentase fisik dan keuangan tidak sebanding. Sementara Asisten I Bidang Pemerintah Setda Ir.Hermanto dalam rapat pembahasan anggaran 2009 terbatas (bidang pemerintahan Setda) menekankan “ kendala keuangan jangan sampai membuat kebijakan pembangunan terhenti atau memutuskan untuk dihentikan“, tegas Hermanto kepada sejumlah pimpinan kegiatan dilingkungan wilayah tugas Asisten I.

Secara aggregate, rendahnya daya serap anggaran oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi jumlah penerimaan dari pemerintah pusat di tahun berikut. Jumlah penerimaan DAU pada APBD Induk 2008 sebesar Rp. 245.5 miliar sedangkan penerimaan dari PAD berjumlah Rp. 41,4 milyar. Dari Perhitungan anggaran belanja dan penerimaan menunjukkan defisit anggaran sebesar 68 milyar. Diperkirakan pada APBD Perubahan 2008 defisit akan turun yakni hanya sebesar Rp. 53 milyar. “Penurunan defisit anggaran ini diakibatkan penundaan beberapa kegiatan infrasktrur dan pembangunan fisik seperti jembatan sungai samak dan Gedung Diklat”, ujar Yussariady Oksaviri,S.Si staff Bappeda dan PM Kabupaten yang sering dimintai pendapat sehubungan dengan perubahan permintaan dan penawaran agregat di Kabupaten Belitung (fithrorozi)