Tanjungpandan (WP),  BBM seringkali menempatkan pemerintah dalam posisi yang dilematis dan mengelurakan kebijakan yang tidak populis. Kenaikan harga minyak mendorong pengurangan subsidi untuk mengurangi tekanan terhadap APBN. Namun di sisi lain, Pemerintah juga harus melindungi kepentingan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Saat ini   28%  kebutuhan minyak dalam negeri masih mengandalkan impor. Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), kecuali  subsidi minyak tanah.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kuota volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam APBN Perubahan 2008 sebesar 37 juta kiloliter terdiri dari premium 17,576 juta kiloliter, minyak tanah 8,146 juta kiloliter, dan solar 11,287 juta kiloliter.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, 17 Maret yang lalu  mengatakan, kuota tersebut dengan asumsi tingkat keberhasilan program penghematan sebesar 75 %.

Dengan asumsi harga minyak US$83 , nilai tukar Rp 9.150 per dolar AS, dan alpha pendistribusian BBM bersubsidi 12,5 %, maka nilai subsidi pada kuota 37 juta kiloliter mencapai Rp112,75 triliun. BPH Migas menyiapkan empat skenario kuota BBM bersubsidi tahun 2008.  Dengan keberhasilan program penghematan mencapai 100 % maka kuota menjadi 35,5 juta kiloliter, 75 % 37 juta kiloliter, 50 % 39,3 juta kiloliter, dan nol persen 41,6 juta kiloliter.  Tingkat keberhasilan penghematan 75 % mencakup konversi minyak tanah 2,014 juta kiloliter, smart card premium 1,8 juta kiloliter, smart card solar 1,037 juta kiloliter, dan kartu kendali minyak tanah 243.803 kiloliter.

 

“Perbedaaan harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi (disparitas harga) sering mengakibatkan penyimpangan distribusi” ujar Penjabat Bupati Belitung dalam saat membuka Sosialisasi Pendataan Pengguna dan Implementasi Sistem Pengawasan Pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi di Kabupaten Belitung yang diselenggarakan Direktorat BBM Departemen Energi dan Sumberdaya Daya Mineral, melalui BPH Migas bekerja sama dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung di Hotel Esbe, Tanjungpandan, Rabu (10/9).

 

Syaferi Amirullah, warga desa Perawas, Tanjungpandan  menilai penggunaan kartu kendali ini dapat memberikan kepastian masyarakat untuk mendapatkan minyak . “ Jadi tidak hanya berdasarkan jam pelayanan. Kalau tidak hak masyarakat diabaikan dan ini mengakibatkan penyimpangan distribusi karena pangkalan minyak bisa saja mengalokasikan kepada mereka yang tidak memiliki kartu kendali tersebut” ujar Syafei

 

“Disparitas harga minyak tanah saat ini tertinggi dibandingkan bensin dan solar yakni mencapai  Rp.6.504 per liternya. Saat ini harga ekonomi minyak tanah Rp.9.004 dijual dengan harga subsidi  Rp.2.500. Harga ekonomi Rp. 7.240 namun dijual dengan harga subsidi Rp. 6.000.  harga ekonomi solar Rp. 8.643 dijual dengan harga subsidi Rp.5.500” jelas Kabag Humas Setda Suharyanto BA usai mengikuti sosialisasi sehari ini.

 

Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji yang sempat ditentang beberapa waktu yang lalu. Sementara kebutuhan minyak tanah oleh pelaku usaha kecil dan kalangan rumah tangga miskin mendorong upaya pengendalian distribusi BBM minyak tanah.

 

Sejak tahun 2007, Pemkab Belitung memberlakukan penggunaan kartu kendali, sehingga distibusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan tertib. “ Namun, evaluasi kebutuhan pemantapan sistem distribusi dan implementasi pengawasan, harus senantiasa kita upayakan sesuai dengan perkembangan keadaan ” tegas Penjabat Bupati Belitung Haryono Moelyo,SE.MA yang juga dihadiri para agen penyalur minyak tanah di Kabupaten Belitung.

 

Jumingan dari BPH Migas Pusat berharap distribusi minyak dari Jober Pertamina ke Agen dan ke pangkalan minyak tanah hingga ke kosumen akhir di Belitung berjalan dengan baik. Sementara Kepala Jober Pertamina beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa kuota BBM di Pulau Belitung tahun 2008 sesuai dengan hasil pembagian Hiswanamigas Pangkalpinang  sebagai berikut  Premium sebanyak 27.420 kiloliter yang disalurkan sebanyak 16.421 KL ke Kabupaten Belitung dan 10.999 kiloliter untuk Kabupaten Belitung Timur, Sementara Kuota  solar sebanyak 41.588 kiloliter didistribusikan ke Kabupaten Belitung sebanyak 26.373 kiloliter   dan 15.215 kiloliter untuk Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya pada tanggal 9 September Jober Pertamina juga menambah kuota sebanyak 500 kiloliter  (5 juta liter) bensin dan 8.000 KL (8 juta liter) solar.

 

Nantinya sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pendataan kebutuhan riil minyak tanah di Kabupaten Belitung” ujar Suharyanto,BA. (fihrorozi)