Tanjungpandan (WP), Lima kerangka kebijakan pendidikan di Kabupaten Belitung merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pendidikan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung. Pertama perluasan akses pendidikan. Kedua pemberian beasiswa. Ketiga, menambah ruang kelas baru. Keempat, meningkatkan mutu pendidikan dan kelima, melakukan pembinaan pemuda dan olah raga.

Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pendidikan mengupayakan peningkatan mutu pendidikan dengan melakukan a) pengadaan buku, pembangunan laboratorium bahasa untuk SMP, SMK dan SMA dan laboratorium IPA (fisika dan kimia) di SMA, b) menambah sarana dan prasana seperti perpustakaan dan sarana ICT atau telekomunikasi, informatika dan multimedia di 23 sekolah diwilayah Tanjungpandan, c) melakukan efiisensi dan efektivitas anggaran pendidikan serta akuntabiltas publik. Hal ini ditujukan untuk meningkatan kualitas pengelolaan anggaran seperti pemanfaatan dana BOS d) pengembangan pendidikan non formal diantaranya melakukan pembinaan terhadap kursus melalui dukungan dana bersubsidi dan akreditasi keterampilan yang mereka peroleh.

Dengan adanya ICT sekolah dapat mengakses informasi dan buku secara online (internet) termasuk mengakses perpustakaan dunia maya yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan murah. Hal ini dimungkinkan karena Jaringan Informasi Pendidikan Nasional (Jardiknas) akan memperbaharui informasi dan referensi pendidikan yang menempatkan servernya di Dinas Pendidikan untuk selanjutnya 23 sekolah membangun hotspot nirbakel di sekolah masing-masing. Saat ini server Jardiknas memiliki kapasitas 512 mb dari 23 sekolah SMP dan SMA yang ada hanya 3 sekolah dasar yang belum beroperasional “ jelas Kepala Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Rafeli,SPd di ruang kerjanya, Kamis (28/8) .

Menyikapi tingkat kelulusan beberapa waktu yang lalu, Rafeli menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas kelulusan. Memang ada hal yang dilematis dalam penyelenggaraan pendidikan kita baik di tingkat nasional maupun daerah.

Rancangan proses belajar mengajar dilakukan oleh Departemen Pendidikan sementara pengelolaan kurikulum yang dibebankan ke sekolah sementara yang menguji Badan Standar Pendidikan Nasional yang merupakan mitra Departemen Pendidikan Nasional.  Mereka inilah yang menyiapkan soal dan standar kelulusan. Sayangnya hal ini tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang baik antara tiga lembaga ini . “Ini juga berpengaruh terhadap tingkat kelulusan, akibatnya banyak sekolah menyiapkan “tim sukses” dalam pelaksanaan ujian yang memicu ketidakjujuran dalam penyelenggaraan ujian itu sendiri “ kata Rafeli,S.Pd.

Sementara pada hari yang sama, Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi terkait adanya dukungan pendananan dari pemerintah pusat untuk menyelengggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL).

UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II ayat 4 (1) dinyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Konsep pengembangan potensi lokal diinspirasikan dari berbagai potensi, yaitu potensi sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM), geografis, budaya dan historis.

Sosialisasi PBKL ini diadakan di  SMAN 1 Sijuk, selain diikuti Kepala Sekolah SMAN 1 Sijuk, Dra. Diah Pratiwi  beserta guru kelas juga dihadiri Camat Sijuk Drs.Ramansyah dan Kasi Kurikulum SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan, Edi Wahyono,S.Pd.(fithrorozi)