Tanjungpandan (WP), Salah satu Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah meningkatnya usia harapan hidup (UHH) manusia Indonesia. Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Depkes diharapkan UHH meningkat dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,6 tahun pada tahun 2009. Dengan meningkatnya UHH, maka populasi penduduk lanjut usia juga akan mengalami peningkatan. Indonesia memasuki era berstruktur lanjut usia (ageing structured) karena jumlah penduduk lansia sudah diatas 7% dan termasuk negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi dalam kurun waktu 1980-2010 yakni 414% serta negara keempat berstruktur tua setelah China, India, Amerika Serikat. Sebanyak 2.426.191 (15%) terlantar dan sebanyak 4.658.279 (28,8%) rawan terlantar

 

Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2006 mejelaskan jumlah lansia Indonesia sebanyak 17.717,800 jiwa atau 7,90%. Pada tahun 2010 diperkirakan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia, sebesar 23.992.552  jiwa atau 9,77 % dan pada tahun 2020 akan mencapai 28.822.879  jiwa atau 11,34% dari total jumlah penduduk.

 

Mereka memerlukan perhatian dalam hal tata cara berkehidupan, pendapatan, kesehatan fisik dan mental terutama ketika mereka mengalami kecacatan tertentu. Penduduk lansia umumnya memerlukan bantuan dari keluarga dan sangat bergantung dalam hal perumahan dan pemenuhan kebutuhan standar hidup.

 

Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Babel, pada tahun 2007 terdapat  4.000 manusia usia lanjut (Lansia) di Provinsi Bangka Belitung yang  dipastikan berada di bawah garis kemiskinan. Sementara baru 304 Lansia yang merasakan bantuan pemerintah,. “Dari mencapai 1,2 juta jiwa penduduk Babel. Terdapat  penduduk lanjut usia (Lansia) sebanyak 11.000 orang. Sedangkan 4.000 Lansia di bawah garis kemiskinan. Baru 304 Lansia yang sudah diberi bantuan selama tahun 2007,” kata Ninsardin, Kasubdin Pelayanan dan Rehabilitasi Dinkessos Babel saat ditemui, Selasa (27/11/2007) sebagaimana dipublikasikan Bangkapos.

 

Berbagai Bantuan ditujukan agar di usia senja mereka bisa produktif seperti mendorong mereka membuka usaha. Ninsardin mengakui, bantuan yang sudah disalurkan belum optimal. Kekurangan itu menurutnya disebabkan oleh berbagai faktor. Ninsardin berharap, tahun 2008 Dinkessos Babel mendapatkan kucuran dana APBD sebagai pendamping bantuan pusat. Sehingga diharapkan tahun 2008 akan lebih banyak lagi Lansia yang merasakan bantuan itu.  Menurut Nasardin jumlah Lansia miskin paling banyak terdapat di desa-desa  seperti Kecamatan Sijuk.

 

Pada tahun 2005, usia harapan hidup di Kabupaten Belitung 66,8  tahun dan meningkat menjadi 67 tahun pada tahun 2007. Ini berarti, keberhasilan pembangunan kesehatan ikut mendorong meningkatnya jumlah lansia di Kabupaten Belitung. Sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap penduduk lansia, saya berharap para lansia dapat menerima bantuan ini dengan senang hati, khususnya dalam menunaikan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan 1429 H, ujar Plt Bupati Belitung melalui Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Drs Arham Armuza dalam sambutannya.

 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Belitung memberikan bantuan kepada 200 orang lanjut usia berupa bahan pokok makanan se-Kabupaten Belitung di Graha Karang Taruna, Tanjungpandan (28/8). Masing-masing kecamatan menerima 40 orang dengan nominal per orang Rp. 400 ribu.

Pemberian bantuan di Graha Karang Taruna,Tanjungpandan ini juga dihadiri antara  Ketua DPRD Kabupaten Belitung Drs.Suhardi, Kadin Dinakersos Drg.Dian Farida,  Kabag Sosial Setda Kabupaten Ahyat. Pimpinan Kegiatan Sobari,SAg menjelaskan isi paket bantuan ini antara lain meliputi beras, gula, minyak dan biskuit.

 

Gerakan Pemberdayaan

Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah setap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual , sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

 

Menjamurnya kementrian dan lembaga hingga ke tingkat akar rumput seperti Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Karang Lansia, Asuhan Keluarga, Pusaka , Lembaga Lanjut Usia, Yayasan Organisasi hingga LSM semestinya mendorong pemberdayaan masyarakat. Begitupun  petugas lapangan seperti Petugas Sosial Masyarakat (PSM), Petugas Lapangan KB (PLKB), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Tagana, Petugas/Kader Kesehatan. Belum lagi meknisme pemberdayaan di bidang ekonomi seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), UP2K, UPPKS, Bina Keluarga Lansia  termasuk Persatuan Istri Purnawirawan. 

 

Namun banyak organisasi, petugas dan mekanisme yang menjadi gerakan nasional ini tentunya perlu ditingkatkan perannya sehingga kelompok lansia tidak menjadi beban dalam masyarakat termasuk peningkatan peran dan koordinasi antara  Komnas dan Komda Lansia. (fithrorozi)