Tanjungpandan (WP), Reformasi yang digagas beberapa tahun silam (1998) telah mengantarkan Indonesia kepada tatanan baru demokrasi. Salah satunya ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di seluruh Indonesia yang merupakan bagian integral dari  demokratisasi di Indonesia. Sejak 2005, Pilkada sudah berlangsung lebih kurang di 350 daerah. 174 daerah diantaranya mengalami sengketa Pilkada di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti kasus sengketa pilkada di Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan daerah lainnya. Meskipun demikian, hampir lima puluh persen pelaksanaan Pilkada Indonesia berjalan aman dan lancar. Fakta ini merupakan indikasi positif bagi proses demokrasi dan pembelajaran politik Indonesia.

 

Pada Tahun 2008 ini telah dan akan dilangsungkan Pilkada di 160 daerah, terdiri dari 13 Pilkada Gubernur, 112 Pilkada Bupati dan 35 Pilkada Walikota. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung secara langsung nati merupakan hal yang pertama kalinya bagi Kabupaten Belitung dan kita pun harus berupaya mencatatkan diri kedalam Daftar Pilkada Tanpa Konflik.

 

Pada tanggal 21 Agustus 2008 di tempat ini, juga telah ditetapkan tujuh pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada Pilkada Belitung tanggal 23 Oktober 2008 mendatang. Banyaknya pasangan kontestan yang maju dalam Pilkada Belitung, dapat diartikan sebagai tingginya kesadaran dan hak politik warga untuk dipilih  dalam wacana dan praktik demokrasi di Indonesia, dan Belitung khususnya. Tentunya hal ini juga perlu dibarengi dengan tingginya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar proses demokrasi ini dapat berjalan seimbang.

 

Pilkada-Pilkada yang telah dan akan berlangsung merupakan pertarungan politik yang terbuka bagi individu, partai, dan golongan manapun. Munculnya pemimpin-pemimpin di daerah yang baik diantara yang terbaik, dengan visi dan misi yang revolusioner dan pro demokrasi adalah tujuan utama pelaksanaan pilkada secara langsung.

 

Namun demikian, konstalasi politik dan kontestasi politikus di ajang Pilkada hendaknya memberikan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat, bukan hanya sebagai wahana adu kekuatan. Dengan demikian, menang atau kalah bukanlah tujuan akhir tapi kesejahteraan rakyatlah yang utama. Hal ini penting untuk kita jadikan kerangka pikir bersama  mengingat kekuasaan tidak selalu identik dengan politik, karena kekuasaan hanyalah salah satu unsur politik saja. Sejalan dengan keinginan untuk menjalankan Pilkada tanpa konflik, maka hal utama yang perlu kita perhatikan adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Belitung. Mengingat banyaknya persoalan yang muncul pada saat pilkada berlangsung, baik yang berasal dari masyarakat (pemilih), organisasi (partai politik), kandidat yang bertarung maupun dari  lembaga penyelenggara pilkada.

 

Pada kesempatan ini, Plt Bupati Belitung yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Syarifudin dalam sambutannya menghimbau kepada semua pihak terkait dan para kontestan untuk bersama-sama secara pro-aktif menciptakan  dan mempertahankan keadaan yang aman dan tertib menjelang, selama maupun setelah Pilkada. Ini penting untuk dilakukan agar kita dapat membangun daerah yang kita cintai ini dengan lancar sehingga dapat tumbuh dan berkembang pesat mengikuti daerah-daerah lain yang lebih maju.

             

Kegiatan Sosialisasi untuk mensukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Belitung Tahun 2008 ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung di Ruang Serba Guna, Rabu (27/8) Pukul 09:00 yang dihadiri unsur Muspida, Anggota DPRD Kab Belitung, Camat, Kades, BPD, Kepala Satuan Kerja anggota PPK, PPS, tokoh masyarakat, Ketua Parpol  se-Kabupaten Belitung

.

Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Organisasi KPU Kabupaten Belitung Harfanizar,SE menjelaskan  kegiatan ini merupakan  tindak lanjut dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Belitung  Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati  Belitung Tahun 2008 dan mengacu pada UU Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

 

KPUD Kabupaten 2008  telah memverifikasi 103.295 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di 273 TPS.  Dengan 267 personil penyelenggara Pemilu yang terdiri dari anggota KPU PPK, PPS, KPPS diharapkan tingkat partisipasi pemilih meningkat dibandingkan Pilpres 2004 yang mencapai 76% dan Pilgub 2007 yang mencapai 78%.

 

” Selain  menggunakan media sosialisasi dalam ruangan seperti ini, kita juga menggunakan media  luar ruang seperti media cetak, dan elektronik. Tujuannya agar pemahanan masyarakat tentang hak-hak politik dalam pelaksanaan Pemilu Bupati meningkat. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem dan tata cara pelaksanaan Pemilu. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Keempat mendorong masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif yang terwujud sesuai dengan azas penyelengaaran Pemilu” ujar Harfanizar  (Zakinah/Fithrorozi)