Tanjungpandan (WP), Terkait dengan pelaksanaan Pemkada 2008 dan Pemilu 2009 nanti berbagai masalah politik menjadi bahan pembicara masyarakat sementara sejumlah pihak berharap pelaksanan pesta demokrasi ini tidak menyulut konflik horizontal. Perubahan tentang partai politik ini perlu dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari sebagaimana  maksud dan tujuan Sosialisasi undang-undang parpol sebagaiman disampaikan   Kabid Hubungan Antar Lembaga dan Politik Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Bangka Belitung, Drs. Amirul Mukmin di Gedung Wanita, Tanjungpandan tanggal 26 Agustus 2008.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas H Sugianto Astri memandang perlu menyelengggarakan Sosisalisasi Paket Undang-Undang Bidang Politik yang baru yaitu UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD dan DPRD

Peserta sosialisasi ini diikuti oleh 100 orang dari Kabupaten Belitung dan Belitung dari kalangan partai politik, pers, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat/LSM, pemuka agama. Sedangkan tenaga instruktur berasal dari Polres Belitung, KPUD Kabupaten Belitung dan Depdagri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU Parpol dijelaskan bahwa kepengurusan parpol di tingkat propinsi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 dan 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % yang diatur dalam AD/ART partai masing masing. Sedangkan sanksi pelanggaran ketentuan tersebut diatas pada Psl 20. Sedangkan pada pasal 19 disebutkan penyebaran kepengurusan 60% di tingkat propinsi, 50% ditingkat kabupaten/kota dan 25% di tingkat kecamatan.

Beberapa catatan kritis yang disampaikan Ani Soetjipto pada diskusi di Fatayat NU, Selasa, 18 Desember 07 yang lalu mengungkapkan setidaknya ada 3 permasalahan yang terjadi dalam parpol antara lain persoalan keterwakilan kelompok marginal dan minoritas. Perubahan ketentuan perundang-undangan ini diharapkan masyarakat dapat mengakodomasi keterwakilan kelompok marjinal, peningkatan kapasitas, transparan dan akuntabel yang mencakup pendidikan politik dan kaderisasi, penggunaan dana parpol.

Pada pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan, pencalonan anggota legislatif menggunakan sistem terbuka terbatas.  Caleg yang bisa meraih suara minimal 30 persen bilangan pembagi pemilih (BPP), berhak untuk duduk di kursi dewan perawakilan rakyat baik di pusat maupun daerah, sekalipun mereka tidak memiliki nomor urut pertama di partainya. Tetapi, jika para caleg, suaranya tidak sampai 30 persen dari BPP, maka diberlakukan sistem nomor urut. BPP ini diperoleh dari suara sah di daerah pemilihan dibagi jumlah kursi yang tersedia di dapil.Sistem ini dinilai lebih adil terhadap seluruh calon dan lebih menghormati pilihan rakyat dalam pemilu sebagaimana yang diulas Tutut Herlina pada  Sinar Harapan (25/8) .

Sementara anggota Fraksi PAN Andi Juliani Paris membantah penerapan sistem suara terbanyak bertentangan dengan UU. Andi Yuliani Paris, meminta berbagai pihak agar tidak sepotong-sepotong dalam memahami aturan perundang-undangan yang ada, apalagi terlanjur mengangkatnya menjadi debat publik dengan konsekuensi kekeruhan situasi politik. Ia berharap semua pihak tidak menjadikan hal itu sebagai suatu kontroversi, apalagi jika belum memahami secara mendalam hal-hal mendetil sebagaimana tersurat maupun tersirat di dalam UU tersebut. “Membaca Undang-Undang Pemilu itu harus utuh. Ada juga aturan lainnya seperti pada Pasal 218 yang mengatur tentang pengunduran diri dengan berbagai alasannya oleh seorang caleg terpilih,” kata Andi Yuliani Paris seperti dilansir Antara.(fithrorozi)