Tanjungpandan (WP) bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Belitung, Eksekutif  menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Dewan pada Rapat Paripurna XV Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2008 pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008, yaitu Yth. Sdr. Maulidi dan Sdr. Dra. Mintarsih.

Rapat Paripurna XVI Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2008 pada Rabu, 14 Agustus 2008 , ini menyampaikan tanggapan atas pandangan umum yang disampaikan oleh Yth. Sdr. Maulidi, yakni masalah Kesehatan, Pendidikan, Anggaran, Penyertaan Modal, dan Peraturan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung (JKB) dimulai pada bulan April 2008. Dananya terdiri dari dana APBD Kabupaten Belitung sebesar Rp. 5,4 miliar dan dana Co-sharing Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai (JKSS) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 1,62 miliar yang dicairkan tiga tahap masing-masing Rp 540 juta. Sampai saat ini realisasi Dana Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai (JKSS) Tahap I sebesar 34,85%. Sementara realisasi JKB sebesar 5,22 %. Menyangkut obat-obatan peserta JKB, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2008. Bagi peserta yang memerlukan obat-obatan yang terdapat pada Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tidak dikenakan bayaran. Namun bagi peserta JKB yang memerlukan obat-obatan diluar daftar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung maka peserta JKB harus membayar obat tersebut. (Penjelasan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Yth. Sdr. Dra. Mintarsih).

2.Menyangkut Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari Propinsi Kepuluan Bangka Belitung, sekarang sedang dalam proses pencairan. Sementara itu, untuk meningkatkan kelulusan dan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a.Peningkatan pemenuhan dan pemberdayaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pemenuhan sarana-prasarana ini ditargetkan secara kumulatif masing-masing 75% dan 85%. Dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah, diharapkan mutu pendidikan akan semakin baik.

b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah, baik guru maupun murid. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, diharapkan guru dan murid dapat menggali informasi dan materi pelajaran dan perkembangan teknologi yang sangat luas dan tidak terbatas. Saat ini, penerapan teknologi informasi ini sudah dirintis terutama pada Sekolah Standar Nasional dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kemampuan daerah.

c. Peningkatan kompetensi guru melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi, pelatihan dan bimbingan teknis, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

d.Peningkatan supervisi manajerial dan akademik.

4.Menyangkut masalah Defisit Anggaran dapat dijelaskan bahwa hal ini sudah menjadi perhatian kita bersama. Pada APBD induk 2008 defisit sebesar Rp 68 miliar, namun kemudian turun menjadi Rp 61 miliar. Untuk mengatasi defisit tersebut ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

5.Menyangkut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ”Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan”.

Sebelum itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 186 ayat (1) dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ”Penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Anggaran, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI”.

Sementara itu, sampai saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol masih dalam proses evaluasi di Departemen Keuangan, sehingga belum dapat diberlakukan karena belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun demikian penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah tersebut akan segera dilakukan setelah adanya hasil evaluasi dari Gubernur dan Departemen Keuangan.

6.Menyangkut masalah Pernyertaan Modal, diucapkan terima kasih atas himbauan untuk meningkatkan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Untuk penyertaan modal pada PT. Belitong Mandiri, tentunya setelah struktur manajemen terbentuk akan dilakukan evaluasi dan pengawasan, baik menyangkut kinerja keuangan maupun kinerja manajerial secara berkesinambungan. (Penjelasan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Yth. Sdr. Dra. Mintarsih).

Menyangkut Raperda tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung, penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menyangkut penempatan pejabat yang akan mengisi kewenangan tersebut, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan mempertimbangkan basis pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang bersangkutan, serta ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Yth. Sdr. Dra. Mintarsih, Anggaran, Kesehatan, Penyertaan Modal, dan Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Menyangkut saran antisipasi penganggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sepenuhnya dari APBD Kabupaten Belitung akan diperhatikan.

2. Untuk mengatasi kemacetan antrian di SPBU, telah dilakukan penjadwalan penyaluran Bensin kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Bupati Belitung Nomor: 541/0727/V/2008 tanggal 12 Agustus 2008. Sementara itu, dalam waktu dekat akan dibangun SPBU BBM nonsubsidi yang lokasinya direncanakan di jalan tembus Air Seru – Buluh Tumbang.

Disisi lain, dukungan APBD untuk penambahan stasiun BBM memungkinkan melalui penyertaan modal BUMD. Namun untuk itu, terlebih dahulu perlu dievaluasi kinerja BUMD agar tujuan tersebut dapat tercapai. Demikian jawaban eksekutif yang disampaikan Plt Bupati Belitung Ir.Mulgani didepan anggota DPRD Kabupaten Belitung di Tanjungpandan (Syafei).