Tanjungpandan (WP), Rapat Paripurna XIV Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2008 selain menyampaikan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 juga disampaikan Nota Keuangan Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun 2008. Hal ini berkenaan dengan ketentuan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyertai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008. Nota Keuangan Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun 2008 yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
A.KEBIJAKAN UMUM DAN EVALUASI
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008  telah berjalan 7 (tujuh) bulan. Namun, sehubungan dengan terjadinya perubahan sebaran dan konsentrasi pembebanan belanja daerah sebagai akibat perubahan dinamika dan kebutuhan daerah serta kebijakan penganggaran pemerintah pusat, disertai dengan adanya beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi dan beberapa kebijakan yang harus diambil agar proses percepatan pembangunan Daerah dapat lebih terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka ada beberapa kebijakan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, yaitu :

I. KEBIJAKAN UMUM.
Agenda kebijakan umum anggaran ditetapkan dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang dihadapi saat ini dan proyeksi yang diharapkan sebagaimana disebutkan pada Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2008 adalah :

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.
Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya tidak lain, untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, serta menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi.
Sejalan dengan kewenangan tersebut, kita akan berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai rencana operasional tahunan dalam bidang keuangan, maka anggaran disusun dalam bentuk realisasi berdasarkan kemampuan penerimaan daerah, kemudian dialokasikan didalam pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan pengeluaran kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum Belanja Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja dan prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran dan hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/saran yang diharapkan.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pada tahun sebelumnya serta tantangan yang akan dihadapi pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Belitung  menetapkan 12 (dua belas) Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2008.

1.Kesehatan.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatan kualitas kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan prioritas daerah terpencil; serta penyediaan jaminan kesehatan terpadu bagi masyarakat miskin dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

2. Pendidikan.
Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program pendidikan dasar menengah.

3. Tenaga kerja.
Penyelesaian berbagai permasalahan ketenaga kerjaan daerah diupayakan melalui pelaksanaan pembangunan yang diarahkan pada pencapaian sasaran peningkatan peran swasta dalam pembangunan daerah dengan arah kebijakan mendorong penciptaan pasar tenaga kerja seluas-luasnya yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program ketenagakerjaan.

4.Investasi.
Penyelesaian permasalahan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mayarakat, juga ditentukan oleh besaran investasi yang masuk ke daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengarahkan pembangunan investasi kepada pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh investor yang berwawasan lingkungan, melalui pelaksanaan program peningkatan investasi.

5. Energi Listrik.
Penyediaan energi listrik merupakan tanggung jawab PT. PLN, namun keterbatasan kemampuan PLN mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan pembangunan kelistrikan kepada penambahan sarana dan prasarana secara optimal, melalui pelaksanaan program penyediaan energi listrik.

6. Keuangan Daerah.
Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mencapai sasaran berupa peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan arah kebijakan optimalisasi potensi kemampuan daerah, melalui pelaksanaan program peningkatan penerimaan daerah.

7.Agrobisnis.
Prioritas pembangunan pertanian khususnya agrobisnis, diarahkan kepada pencapaian sasaran peningkatan  kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan, dengan kebijakan peningkatan produksi pertanian, melalui pelaksananan program pengembangan agrobisnis.

8.Kehutanan.
Prioritas pembangunan kehutanan diarahkan kepada pencapaian sasaran peningkatan kuantitas dan kualitas produksi kehutanan dengan arah kebijakan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada dan menjaga kualitas lingkungan agar lebih produktif, melalui pelaksanaan program pembangunan dan pembinanan kehutanan.

9.Perikanan dan Kelautan.
Arah yang ingin dicapai pembangunan perikanan dan kelautan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan dan kelautan dengan arah kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi nelayan dan investor, melalui pelaksanaan program peningkatan produksi sektor perikanan dan kelautan.

10. Pelayanan Publik.
Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan minimal pada setiap jenis pelayanan, melalui pelaksananan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

11. Pemanfaatan Sumber Daya Mineral.
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral diarahkan untuk mencapaian sasaran berupa pengelolaan sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan, dengan prioritas pengendalian dampak lingkungan pertambangan.

12.Kualitas Lingkungan Hidup.
Pembangunan lingkungan hidup diarahkan menata dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali Sumber Daya Alam (SDA), melalui pelakanaan program rehabilitasi dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008, Pemerintah Daerah perlu menambah beberapa kebijakan, antara lain

A.Percepatan Pelaksanaan APBD
Percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja     Daerah (APBD) perlu dilakukan agar tidak terjadi  keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun proses pencairan dana. Untuk itu kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dengan pengerjaan berbagai kegiatan fisik dan non fisik, diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum akhir bulan Desember 2008.

Selain itu, dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2008, kegiatan-kegiatan yang telah menjadi agenda Pemerintah Daerah yakni Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kegiatan Sail Indonesia Tahun 2008, kita diharapkan dapat berjalan tertib, aman dan lancar.

B. Intensifikasi Pendapatan
Seiring meningkatnya beban pembiayaan dan permasalahan yang harus ditangani, kita harus berupaya mempercepat realisasi pendapatan daerah dan menarik investasi. Disisi lain, kita juga harus proaktif melalukan pendekatan untuk menggali sumber dana dari Pemerintah Pusat melalui departemen terkait.

C. Perkembangan APBD Tahun 2008
Perkembangan APBD Tahun 208 mencakup Sisi Pendapatan Dan Belanja. Perkembangan sisi pendapatan meliputi :
a.Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD Tahun 2008 ditunjang sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Juni 2008 telah mencapai Rp. 21.253.811.851,81 atau 51,00 %.  Ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.407.153.055,02 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah pada bulan Juni 2007 lalu yaitu sebesar Rp. 17.846.658.796,79

1) Pajak Daerah.
Dalam periode Januari sampai dengan Juni 2008 perkembangan penerimaan pajak daerah jika dirinci per sub sektor penerimaan, rata-rata sub sektor penerimaan sudah melampaui target tahapan, namun demikian langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi masih harus terus ditingkatkan.

2) Retribusi Daerah
Sementara itu realisasi penerimaan retribusi daerah pada periode bulan Juni 2008  telah mencapai sebesar Rp. 5.832.009.042,00 atau  66,38 %.Jika dirinci per jenis penerimaan retribusi daerah, beberapa jenis retribusi juga telah melampaui target tahapan, atau  jika ditinjau kembali dari nilai penerimaannya sudah mencukupi kekurangan penerimaan dari jenis penerimaan yang lain.

3). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
Penerimaan daerah dari sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada periode Juni 2008 mencapai Rp. 10.105.644.167,90 atau 44,94 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 22.484.739.287,00.

2.DANA PERIMBANGAN
1. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah. Adapun penyaluran dana tersebut setiap bulan ditetapkan sebesar  1/12 (seperduabelas) dari pagu. Realisasi sampai dengan Juni 2008 telah mencapai 49,99 % atau Rp. 122.761.434.000,00

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Belitung mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur Air bersih, kelautan dan perikanan, pertanian, dan lingkungan hidup sebesar Rp. 50.326.000.000,00. Sampai dengan bulan Juni 2008 sudah terealisasi sebesar Rp. 15.097.800.000,00 atau 30 %.

3.Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
Pendapatan Daerah yang  bersumber dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya meliputi Bagi Hasil dari Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB), serta Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan. Target Penerima-an Tahun 2008 sebesar Rp. 11.334.559.000,00. Sampai dengan Juni 2008 realisasinya telah mencapai Rp. 3.405.778.903,79 atau 30,04 %.

4.Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pembagian Pusat serta Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Realisasi sampai dengan periode Juni 2008  sebesar Rp. 14.110.330.480,00 atau  31,91 % dari target sebesar Rp.44.205.950.000,00.

Sedangkan Sisi Belanja Daerah dijelaskan bahwa realisasi Belanja Daerah sampai dengan Juni 2008, telah terealiasai sebesar Rp. 105.249.109.494,67 dari rencana sebesar Rp. 467.155.702.679,50 atau 22,53%.
Penggunaan belanja daerah tersebut pada intinya diarahkan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran, dengan efisiensi dan efektivitas yang semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, agar setiap rupiah penerimaan yang diperoleh dapat didistribusikan kembali dan bermanfaat, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat dan dunia usaha, bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu serta perbaikan pelayanan pemerintah.

B.RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2008
1.PENDAPATAN DAERAH.
a.Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp. 44.681.168.800,00. Ini berarti, Pendapat Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.204.694.579,00 atau 7,72 % dari APBD Induk sebesar Rp. 41.476.474.221,00. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pajak Daerah, dari Pajak Daerah direncanakan penambahan pendapatan dari semula sebesar Rp. 9.950.360.800,00 menjadi sebesar Rp. 10.293.410.800,00

2) Retribusi Daerah, retribusi daerah mengalami peningkatan dari Rp. 8.786.374.134,00 menjadi sebesar Rp. 11.478.018.000,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, peneriman daerah dari sektor ini mengalami perubahan, yaitu dari sebesar Rp. 255.000.000,00 menjadi Rp. 400.000.000,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan penambahan  dari Rp. 22.484.739.287,00 menjadisebesar Rp. 22.509.740.000,00

b.Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah  Daerah, dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain sebagai tujuan pemberian otonomi, penganggaran dana perimbangan juga bertujuan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD dan juga mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.
Dana Perimbangan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 340.054.820.000,00 meliputi :

  1.  
    1. Pos Dana Alokasi Umum,Penerimaan Daerah dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 245.522.870.000,00
    2. Pos Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Daerah dari Dana Alokasi Khusus (DAK-NON DR) sebesar Rp.50.326.000.000,00
    3. Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 44.205.950.000,00.

c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Penerimaan dari sektor ini meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dari semula Rp. 17.334.559.000,00 menjadi Rp.17.448.567.000,00.

2. BELANJA DAERAH.
Pengeluaran Daerah dalam bentuk belanja daerah secara lebih rinci dikelompokkan kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 menurut struktur belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 170.287.333.500,00 terdiri dari :

  1.  
    1. Belanja Pegawai Rp. 132.939.730.000,00
    2. Belanja Bunga Rp. 46.000.000,00
    3. Belanja Subsidi Rp. 288.000.000,00
    4. Belanja Hibah Rp. 12.694.468.000,00
    5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.192.500.000,00
    6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Rp.11.126.635.500,00
    7. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00

b .Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 293.793.650.762,50   terdiri dari :

  1. Belanja Pegawai Rp. 32.049.178.850,00-
  2. Belanja Barang & Jasa Rp. 89.942.437.412,50
  3. Belanja Modal Rp. 171.802.034.500,00

Sesuai dengan Struktur APBD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penerimaan Pembiayaan Daerah Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp. 183.160.923.000,00 yang sumber dananya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Dari pembiayaan sektor penerimaan daerah tersebut dialokasikan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 5.970.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp. 5.800.000.000,00
2. Pembayaran Pokok Hutang Rp. 170.000.000,00.

Pelaksanaan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan komposisi dan struktur APBD sebagai berikut:
1.Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 402.184.555.800,00
2. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 464.080.984.262,50
3. Defisit APBD sebesar Rp.61.896.428.462,50.
4.Pembiayaan :

a.Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 183.160.923.000,00.
b.Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 5.970.000.000,00.

Dengan demikian maka terjadi perubahan defisit pada APBD Induk tahun 2008 dari sebesar (Rp. 68.289.849.458,50) menjadi defisit Rp. 61.896.428.462,50) pada Perubahan APBD tahun 2008.

Nota Keuangan Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun 2008, disatukan dengan Pengantar Penyampaian 5 (lima) Raperda Lainnya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta, harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ketentuan inilah yang mendasari penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyertaan Modal, baik kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan; PT. Belitong Mandiri; maupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung.

Sementara itu, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, menetapkan, setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sesuai dengan daftar kewenangan sebagaimana ditetapkannya dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut. Ketentuan inilah yang mendasari penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung.

Rancangan Peraturan Daerah disampaikan dan berharap agar Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dibahas secara bersama dan seksama, sehingga hasil akhir dari pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah ini betul-betul mencerminkan upaya maksimal kita untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah ini (Safei).