Tanjungpandan (WP), Pekerjaan registrasi dan inventarisasi Benda Cagar Budaya (BCB) ini merupakan pekerjaan spesifik yang membutuhkan kapasitas personil yang mampu mengidentifikasi BCB nantinya. Upaya ini sekaligus menjawab atau mengakomodir pertanyaan masyarakat tentang objek bersejarah yang tidak bergerak (tangible heritage) di Pulau Belitung.

Perlu disepakati definisi BCB bukan sekedar objek yang berumur 50 tahun, tapi mempertimbangkan unsur sejarah penting yang mengikutinya. Dari bagian bangunan kita dapat mengidentifikasi adanya akulturasi budaya (eropa, tionghoa, melayu) dari arsitektur bangunannya. Hasil kegiatan minimal dapat dituangkan kedalam sebuah dokumen berikut koordinat, gambar, peta dan kondisi bangunan. Ini (data) menjadi dasar kita menindaklanjuti upaya pemerintah pusat melindungi BCB di daerah.
Hal ini diungkapkan Kadin Pariwisata dan Kebudayaan Dra.Hotmaria Ida pada saat membuka Rapat Rencana Registrasi dan Inventarisasi Benda dan Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Belitung siang (14:00) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Rapat ini yang berlangsung pada Kamis (31/7) ini diikuti Salim Y.AH, Rosihan Sahib, Fithrorozi, Alwan Hadi (arkeolog), Ismail Mihad, Azhar, Suhaimi dan Natashia (arkeolog)

Identifikasi BCB mengacu pada UU Nomor 5/1992 tentang  Benda Cagar Budaya dan PP 10/1993 tentang Pelaksanaan UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. “Memang dibandingkan BCB tidak bergerak, BCB bergerak lebih sulit mengidentifikasinya. Jika pemkab ingin melindungi BCB sebaiknya diterjemahkan dalam sebuah Peraturan Daerah”, kata Salim YAH. Setidaknya pada siang ini, jadi momentum untuk  pelurusan sejarah. Bangunan eks kantor penerangan milik Kapiten Phang tapi dikenal milik Kapiten Ho A Djun. Padahal rumah milik kapiten pertama Ho A Djun ini dimanfaatkan sebagai Wisma Ria II (sekarang Galeri UMKM). Salim mengkritik sebutan Rumah Gede untuk Rumah Panggung Belitong yang menjadi ciri adat rumah masyarakat Belitung dulu. Sementara bentuk rumah adat itu sendiri sudah di-perda-kan yang dilatarbelakangi sarasehan sejarah bangunan itu sendiri, ungkap Salim.  “Banyak bangunan bersejarah yang digunakan pemerintah justru sudah berubah bentuk. Ini ironis “ kata Pimpinan Kegiatan Ismail Mihad.

Beberapa kerajaan di Belitung telah berpindah-pindah seperti Kerajaan Balok. Kerajaan  Balok awalnya berada di Balok Lama (Badau) kemudian pindah ke Balok Baru, Cerucuk (Kota Tanah) dihulunya terdapat situs Kota Karang yang hancur oleh kapal keruk, Tanjung Simba (Tanjungpandan) sebelum akhirnya menetap di  Kampong Ume (Jl Rahad) atau Kampong Raje.

Dengan demikian perlu perlindungan BCB baik terkait dengan sejarah peradaban maupun dikaitkan statusnya sebagai media edukasi. Dalam kawasan situs Tanah Cerucuk terdapat makam   Moh.Hatam (Depati Cakraningrat VII, 1785-1815) dan kedua anaknya yakni KA.Moh.Saleh dan NA.Kuning.  Konon kawasan makam ini dikelilingi  qur’an yang diyakini masyarakat sebagai pelindung makam, jadi ada keseganan untuk merusak, takut burutan (mengakibatkan penyakit hernia) menurut masyarakat setempat. Oleh karena itu ada papan petunjuk agar kebingungan masyarakat yang ingin berziarah ke Makam KA.Rahad tidak terulang lagi.

Kegiatan ini juga penting untuk menelusuri jejak peradaban atau pembangunan di Kabupaten Belitung dan menjadi indikator maju atau mundur suatu daerah. Sebagai contoh kota pelabuhan dulunya berpusat di Sijuk dan teluk Balok kemudian berkembang ke pusat kota Tanjungpandan. Namun kini struktur ruang tidak memungkinkan pusat kota dilalui truk-truk besar menuju pelabuhan. Untuk itu sarana angkutan laut dikembangkan kearah Tanjung Batu, Kecamatan Badau. Memang Pelabuhan Tanjung Batu belum bisa dikategorikan sebagai BCB tetapi ini menjadi bukti bahwa penelusuran dan inventarisasi benda cagar budaya terkait dengan pembangunan Kabupaten di masa depan. Perpindahan kawasan pelabuhan atau pusat kerajaan dan pemerintah menunjukkan adanya dinamika sebuah peradaban

(fithrorozi)