Tanjungpandan (WP),  Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2007 yang dipresentasikan Dekan Fakultas Ekonomi UI PS Brojonegoro (kompas,22/7) menyampaikan hasil survei terhadap 12.187 responden seluruh pengusaha di 243 Kabupaten dan kota pada 15 provinsi . Hasil survei menunjukkan 35,5% responsen menilai infrastruktur merupakan masalah yang paling mengganggu iklim investasi.

 

Tingkat resiko pengurusan tanah mencapai 20 persen. Pengusaha mengganggap kapan pun tanah yang sudah diberi atau bangunan yang sudah didirikan bisa digusur. Selain pengusaha mengeluhkan rata-rata waktu yag diperlukan mendapat sertifikat lahan selama delapan minggu. 

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan optimisnya ketika pemerintah paket kebijakan untuk mendorong pemulihan iklim investasi, namun realisasi paket kebijakan itu malah tidak ada. Biaya rata-rata pengurusan dokumen izin usaha bisa mencapai Rp.1,443 juta. Sudah termasuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri, Izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB).

 

Jum’at (25/7), Pemkab Belitung menyerahkan fungsi perizinan dari Kabag Ekonomi kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung yang ditandatangi Bupati Ir.Darmansyah Husein tanggal 14 Juli yang lalu. Perbup ini mengatur pelimpahan kewenangan perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-undang Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Perikanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Penambangan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan non perizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Belitung.

 

Pada pasal 2 dijelaskan sebelum izin diterbitkan, khusus untuk perizinan usaha dengan nilai investasi diatas Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Belitung.   Sedangkan pada pasal 3 dijelaskan bahwa perizinan dan dan non perizinan memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.

 

Sementara dari Januari hingga 24 Juli 2008, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belitung telah mengeluarkan SITU Besar sebanyak 222 lembar, SITU Menengah 100 lembar dan SITU kecil sebanyak 23 lembar. Surat Izin Undang-undang Gangguan HO untuk Indeks 1 (kawasan industri) dikeluarkan sebanyak 9 lembar, Indeks 2 (kawasan perdagangan ) sebanyak 2 lembar, Indeks 3 (kawasaan pariwisata) sebanyak 2 lembar dan yang paling banyak adalah izin Undang-undang Gangguan HO untuk kawasan perumahan/pemukiman (Indeks 5) yakni sebanyak 93 lembar.

 

“nantinya pelaksanaan perizinan yang dikelola instansi yang baru terbentuk ini akan dievaluasi “, kata Assisten I Bidang Pemerintah Setda Kabupaten Belitung Ir.Hermanto (fithrorozi)