Tanjungpandan (WP),  Kesulitan masyarakat mendapatkan BBM khususnya di kios eceran telah mengundang keprihatian banyak pihak. Bupati Belitung Ir.Darmansyah Husein sempat melakukan Sidak di dua SPBU Sabtu yang lalu (WP,19/7). Demikian pula dengan DPRD, “ kami sudah berulang kali mengadakan rapat pertemuan membahas kelangkaan BBM “ kata Drs.Ir.Ruslie Saie, “ tetapi rekomendasi kita tidak ditindaklanjuti “ tambah Wakil Ketua DPRD Taufik Mardin.

 

Distribusi BBM merupakan masalah krusial namun kalau kita menggunakan hati nurani sebetulnya sederhana solusinya. Ada ketidakjujuran yang harus diakui baik bersumber dari Jober Pertamina, SPBU maupun kelemahan dari aparat (pengawas). Disparitas harga yang tinggi memunculkan “raja-raja minyak “ yang lebih kaya dari pemilik SPBU. Dengan iklim usaha (tingginya kebutuhan BBM) saat ini, BBM yang disalurkan tidak sesuai peruntukan sehingga BBM Subsidi diperebut sehingga muncul banyak pengerit (BBM di SPBU) dan memberikan efek psikologis kepada masyarakat untuk berbondong-bondong mendapat bensin dalam jumlah besar (lebih dari 2 liter).

 

Kita tidak bisa hanya mengandalkan kerja Tim Pemantau seperti yang sudah di-SK-kan melalui Keputusan Bupati tanpa adanya tindakan yang tegas dilapangan. Pemilik SPBU pun harus tegas memberikan sanksi jika ada penyimpangan petugasnya. “ Bagaimanapun ini terkait dengan  kewibawaan pemerintah”, kata Kapolres Belitung .

 

Ketegasan menjadi kata kunci  keberhasilan penyelesaian masalah distribusi di BBM. “ Yang paling penting lakukan pembinaan internal dulu” kata anggota DPRD dari PKS Samsidi. Seperti diungkapkan Kapolres Belitung AKBP. Rudi Trenggono SSt,MK,setidaknya ada 10 anggota yang ditempatkan dilapangan untuk menjaga ketertiban. Berdasarkan SK Tim Pemantau dijelaskan tugas untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban bahkan biaya operasional tim pada  tahun 2007 dianggarkan dalam APBD sebagaimana yang dijelaskan oleh Asisten II Setda Kabupaten Belitung Nuhadi S.Ipem.

 

Keberadaan 9 APMS (Kabupaten Belitung) dan 3 SPBU (Tanjungpandan) perlu dipantau kebenaran pengisian dan penyalurannya sejak dari kilang Jober hingga ke tangki penampungan di SPBU, kata anggota DPRD Mahadir Basti. Di sisi , Kepala Satpol PP mensinyalir adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM dari UP II Palembang yang dilanjuti oleh Pengatur Pemberangkatan Kapal (PPK) hingga ke tangki Jober Pertamina Tanjungpandan.

Hal ini menjadi penyebab gangguan distribusi BBM selain masalah disparitas harga yang mendorong maraknya pencuri keuntungna dalam ketidaktegasan penanganan. Jika kita ingin meniadakan pengerit semestinya waktu pelayanan  SPBU juga ditambah karena dinilai terlalu singkat. Setelah melayani masyarakat baik pemakai langsung maupun “pengerit” (bolak-balik mengisi tangki motor),petugas SPBU melayani mobil 297 anggota Aspabel dari pukul 10 hingga 13 : 00. Setiap mobil mendapat jatah 80 liter per dua hari, tapi saat sidak (19/7) Bupati sempat memergoki petugas melakukan pengisian melebihi jatah (diatas 40 liter). Kapolres mensinyalir adanya premanisme di SPBU, dengan demikian perlu penertiban termasuk jika ada anggota yang terlibat. Pengungkapan ini merupakan bahan koreksi bagi kepolisian.

 

Dalam dengar pendapat Kamis ini (24/7) pihak eksekutif yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nuhadi S.Ipem, Kadin Perhubungan dan Telekomunikasi dan Informatika Drs.Elly Rachman, Kabag Ekonomi Mustafa S.Sos. Kepala Satpol PP Ansyorini,  menjelaskan jatah minyak yang diajukan tahun 2004 dan menurun pasokannya  sejak tahun 2005. Saat itu dengan 2 SPBU dipasok 5 tangki bensin per SPBU ( 50.000 liter) namun ketika SPBU menjadi 3 unit, pasokan per SPBU hanya 2 tangki ( 30.000 liter).

Namun anggota legislatif Taufik Rizani membantah argumen keterbatasan pasokan.

 

Setelah mendengar pandangan baik dari pemerintah, aparat pengawas baik (PM, TNI-AU,TNI-AD, Provost Polres), anggota legislatif selama kurang lebih tiga jam, Ketua DPRD Kabupaten Belitung  Drs.Suhardi akhirnya menyimpulkan  untuk membuat langkah-langkah tegas jangka pendek agar ini tidak berimbas kepada penyelenggaraan Pemkada dengan menggelar operasi “kewibawaan pemerintah” secara bersama-sama, periodik dan berkelanjutan diikuti dengan langkah tegas dari aparat yang dikoordinir oleh Kapolres Belitung dan aparat pengawas dari masing-masing kesatuan. Sedangkan solusi jangka panjang, perlu adanya kajian yang komprehensif dan didukung komitmen bersama agar hal ini tidak terulang lagi (fithrorozi)