Oleh Fithrorozi

 

Menjelang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung di berbagai warung kopi ramai mendiskusikan isu “putera daerah” yang akan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam  5 tahun kedepan (2008-2013).

 

Tema putra daerah menjelang Pemilu ataupun  bujang dayang menjelang peringatan Hari Jadi Kota Tanjungpandan seringkali menenggelamkan tema futuristik  yang tak kalah penting yakni tema anak. Setiap tanggal 23 Juli 2008, masyarakat Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Ini merupakan momentum dan media instropeksi untuk mengukur sejauh mana keinginan anak  untuk mendapatkan kehidupan layak dapat diokomodir.

 

Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak, jumlah anak yang terperangkap dalam kasus perdagangan anak tahun 2006 mencapai 42.771 anak, meningkat menjadi 745.817 anak tahun 2007  dan akhir Juni 2008 mencapai lebih dari 400.000 orang. Keterlibatan anak dalam dunia tenaga kerja dikwatirkan akan menggangu perkembangan masa depan generasi penerus ini yang dirasakan 5 atau 10 tahun kedepan.

 

Jika mengacu data penduduk (April), dari 153.280 jiwa dan publikasi 103.340 mata pilih oleh KPUD Kabupaten Belitung (22/7), maka jumlah warga yang belum berhak memilih dan notabene kelompok anak-anak sebesar 49.940 atau 32,58 persen dari jumlah penduduk April 2008 yang dipublikasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung.

 

Meski demikian tidak jarang anak–anak dilibatkan dalam kampanye politik. Kancah politik saling berebut perhatian dengan menampilkan aneka pertunjukan budaya yang juga digemari anak-anak. Kondisi ini juga memungkina anak menonton penyanyi seksi yang tampil ditampilkan. Di sisi lain tak jarang  penyanyi yang masih belia ikut tampil seksi. 

                                                                                 

UU Perlindungan anak, khususnya Pasal 15 butir (a) dan Pasal 87, telah melarang anak untuk disalahgunakan/dilibatkan dalam kegiatan politik. Bagi yang melanggar diancam dengan sanksi pidana 5 tahun dan/atau denda Rp. 100.000.000. 

 

Menjadi penting untuk memasukan masalah pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam garis-garis program atau dalam materi kampanye pemimpinan daerah namun tidak melibatkan anak dalam kampanye sebagaimana larangan PNS mengikuti kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.Bahkan untuk memasang, menempelkan dan membagikan bendera, gambar, atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk kepentingan kampanye politik.

 

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu, selain menyampaikan himbauan, Komisi Perlindungan Anak juga meminta kepada KPU untuk merevisi Keputusan KPU No. 35/ 2004 Tentang Tata Cara Kampanye Pemilu Presiden, khususnya dengan mencantumkan larangan dan sanksi bagi calon Presiden, calon Wakil Presiden dan Tim Suksesnya yang menyalahgunakan/melibatkan anak dalam kegiatan dan materi kampanye mereka.

 

Kekhawatiran ini patut disikapi mengingat ada nuansa konflik  dalam kampanye politik dan akan berdampak terhadap pemahaman anak bahwa politik itu keras .