Kembang api memercikkan suasana suka-cita. Sepanjang jalan dihiasi lampu warna-warni. Beginilah tahun emas lima puluh tahun  kemerdekaan diperingati. Di pagi hari, anak-anak, remaja dan orang dewasa sampai nenek-kakek pun datang berkerumun menonton perjuangan memanjat pinang, bangkit lantas berlari dalam karung. Setelah berjuang akhirnya peserta lomba diantarkan ke pintu gerbang juara kampung.

 

Dibalik percikan suasana suka-cita, pedagang asongan mengambil peran terdepan melayani pelanggan dadakan yang menikmati aneka hiburan rakyat. Belum waktunya merdeka dari rutinitas berdagang, perjuangan masih panjang. Lima puluh tahun yang dilewati, Pak Tua tidak merasakan kemilau “emas” dalam hidupnya. Mereka bukan subjek penentu. Sejak bangsa ini merdeka kelompok marginal perkotaan dan penduduk miskin tetap menjadi objek pembangunan dan rentan terhadap penyakit sosial. Padahal  “Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “, begitu  bunyi UUD 1945 .

 

Namun ketika keterbukaan ekonomi mengikat ketergantungan dengan pasar uang dunia, ternyata emas kemerdekaan tidak punya daya tukar. Krisis demi krisis dilewati sebelum akhirnya ambruk. Rakyat kesulitan mengakses sarana dan prasarana dasar untuk  bersekolah dan berobat. Lapangan kerja pun menyempit dan pendapatan menurun. Tidak terkecuali, Ibu muda yang mengendong anaknya di pinggir lampu lalu lintas. Sudah dua zaman dilewatinya., Orde Baru hingga Orde Reformasi sekarang ini, pekerjaannya masih saja menjadi pengemis.

 

Tak elok rasanya memperingati hari kemerdekaan dengan suka cita, sementara cita-cita kemerdekaan sudah digagas sejak lama, partai politik menggiring arah peradan dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Ketika partai politik. Adalah Indische Party yang  dibentuk oleh Dr.Cipto Mangunkusumo, Ki. Hajar Dewantara dan Dewes Dekker yang mengkalim diri sebagai partai pertama kali yang benar-benar terjun ke dunia politik “kemakmuran”. Sebuah partai yang berorientasi politik kebebasan yang menekankan pentingnya seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia tanpa dikait-kaitkan dengan dengan keturunan dan dari mana mereka berasal.

Pada tahun 1911 berdiri Syarikat Dagang Islam-Syarikat Islam. berdiri lebih awal 3 tahun dari Budi Utomo yang dijadikan sebagai titik tolak kebangkitan nasional

Berdirinya Budi Utomo sampai saat ini dipandang sebagai awal kebangkitan nasional. Organisasi yang didirikan di Jakarta 20 Mei 1908 atas prakarsa mahasiswa kedokteran STOVIA, Sutomo dan kawan-kawan.

 

Lantas bagaimana kita memaknai kebangkitan berbangsa dan bernegara ditengah era otonomi daerah. Akankah cita-cita nasional sebangun dengan cita-cita otonomi daerah?

 

Kebangkitan berpaling muka

Setiap ummat beragama diwajibkan berusaha membangkitkan jiwa yang ditiup sang pencipta. Jiwa yang kuat akan menggerakan organ tubuh termasuk nurani dan logika. Logika tidak menipu nurani begitu sebaliknya. Seorang Belanda, Dewes Dekker menyadari fisik itu tidak akan berdaya jika kesadaran untuk bangkit dari penjajahan tidak dimiliki pribumi. Begitupun, seratus tahun silam, semangat kebangkitan dihembuskan oleh Dr.Wahidin Sudiro Husodo yang  terorganisir kedalam Pergerakan Budi Utomo.

Alhamdulliah, kita masih diberi kekuatan untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini untuk berkumpul pada hari ini di Gedung Nasional,Tanjungpandan. Peringatan ini menjadi momentum yang memiliki makna sejarah untuk membangkitkan semangat membangun daerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana disampaikan Bupati Belitung Ir.H.Darmansyah Husin saat memperingati tiga momentum penting yakni 20 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Nasional, 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional dan 25 April  1996 diabadikan sebagai Hari Otonomi Daerah.

 

Panitia Nasional Peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional menetapkan Visi yakni  meningkatkan kesadaran berbangsa, menguatkan jati diri, dan bergerak menuju bangsa maju di dunia yang dijabarkan kedalam misi untuk  menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan semangat juang masyarakat, memperkuat kepribadian bangsa, memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional dalam mewujudkan Indonesia yang damai (peace), adil (justice) demokratis (democracy).

 

Tut Wuri Handayani

Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah sebagaimana sambutan Menteri Pendidikan Nasional dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dibacakan Bupati Belitung, mempertegas landasan hukum penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang telah memiliki UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 

Upaya meningkatkan pembangunan pendidikan dilakukan pemerintah dengan mengambil 9 kebijakan terobosan berskala massal selama kurun waktu 2005-2007, yaitu :

  1. Pendanaan pendidikan, melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program BOS Buku, Program Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan program Beasiswa
  2. Peningkatan kualitifikasi kompetensi, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. Penerapan TIK secara massal untuk e-pembelajaran e-administrasi
  4. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal
  5. Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal
  6. Reformasi perbukuan secara mendasar
  7. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif
  8. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif
  9.  Intensifikan dan ekstensifikasi pendidikan

 

Landasan ini mengikat secara hukum yang jauh lebih lengkap dibandingkan kalimat-kalimat Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara. Sejak tahun 1959 pemerintah mengangkat pelopor  Perguruan Taman Siswa yang dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 ini  sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

 

Ing ngarso sung tulodo — di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso — di tengah membangun karya, tut wuri handayani — di belakang memberi dorongan, menekankan landasan moral yang kuat dan saling terintegrasi dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia .  Dasar pendidikan Taman Siswa yang diadopsi menjadi konsep pendidikan nasional adalah menekankan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.

 

Keruntuhan fisik kota Hiroshima dan Nagasaki pasca jatuhnya bom atom dalam perang dunia kedua mungkin bisa menjadi pelajaran berharga untuk bangkit dari krisis bangsa Indonesia. Sang kaisar yang gundah bertanya kepada seorang Insinyur akankah Jepang bangkit setelah gedung yang dibangun runtuh berkeping. Insinyur Meiji  hanya memberi masukan, selama ada guru, Jepang akan bangkit.

Beberapa tahun kemudian Jepang lebih dikenal sebagai bangsa yang kreatif dan memimpin dunia justru dengan inovasi teknologi  bukan kekuasaan militer yang ekspansif dimasa-masa sebelumnya.

 

Kemerdekaan memang sudah diraih tetapi tugas untuk mengisi kemerdekaan hendaknya tidak terhenti pada pembacaan teks proklamasi. Dua belas tahun silam kehidupan berbangsa dan bernegara dituntut untuk mengoptimalkan negara kepulauan yang dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah.

 

Melalui Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1996, tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah yang menjadi  tonggak sejarah baru dalam reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Peringatan ini merupakan momentum evaluasi dan instrospeksi sejauh mana kita mampu menerapkan prinsip-prinsip otonomi secara ideal dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan .

Otonomi daerah telah membawa konsekuensi logis, bahwa pemerintah daerah secara mandiri harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, dengan memberi perlindungan, menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah yang sesuai dengan mempertimbangkan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Dari sisi masyarakat, prinsip otonomi menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan operator pembangunan. Sedangkan, pemerintah lebih banyak berperan sebagai katalisator dan dinamisator . Namun sejalan dengan hal tersebut, munculnya euphoria yang berlebihan dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti keinginan pemekaran wilayah, perebutan tampuk kepemimpinan dan ekpresi kemerdekaan yang bias.

Lebih lanjut Bupati Belitung menegaskan rangkaian peringatan hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga jiwa persatuan dan kesatuan terjaga ditengah-tengah ancaman disintegrasi moral berbangsa. Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan motivasi kepada generasi bangsa melalui pemberian beasiswa bagi mereka yang berprestasi di dunia pendidikan maupun di dunia olah raga dan  mengamanatkan untuk membangun  sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas guru.

 

Integritas Bangsa, Pemberdayaan Daerah

Orientasi politik kebebasan yang dianut Indishce Parti bukanlah sekedar catatan sejarah masa lalu. Keberadaan politik kebebasan justru menjadi landasan moral menghadapi tantangan internal kebijakan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi yang integritas berbangsa dan bernegara. Banyak sudah partai politik mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dengan simbol-simbol kepedulian berbangsa namun bermuara pada kepedulian berkuasa.

Secara sederhana nasionalisme dapat diartikan dengan petuah  ”Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi” . Petuah ini mengartikan kedudukan yang senasib sepenanggungan sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Kesejajaran ini tidak mesti harus simetris, sebangun dan serupa. Karenanya sebuah ideologi menjadi penting untuk membangkitkan semangat kebangsaaan. Namun landasan kebangsaan acapkali diguncang oleh industri citra dan simbol-simbol kepedulian yang kita bangun sendiri. Perjuangan fisik di masa perjuangan berubah menjadi perjuangan citra pasca kemerdekaan. Kebangkitan, sejahtera, amanat nasional dan simbol kepartian lain seolah kehilangan ruh. Skizofrenia, keterbelahan jiwa akhirnya mengancam sebuah lingkungan budaya yang murni dan tulus menerapkan azas kebersamaan dan ke-gotongroyong-an.

Perpecahan kembali timbul setelah kemerdekaan diperjuangkan secara bersama-sama. Harus diakui  kita tak mungkin hidup dari dan hanya pada sebuah lingkungan Budaya. Sekali lagi perbedaan ini harus berorientasi pada ideology agar simbol-simbol tidak mengidap skizofrenia berlebihan yang mengacam intergritas berbangsa (fithrorozi)