Sejak tahun 2004, pemkab Belitung  sudah melalukan upaya penataan pasar Tanjungpandan mulai dari pembangunan kios, pemindahan pasar babi, pembangunan pasar daging hingga membangun pasar bertingkat seperti saat ini. Namun jumlah pedagang yang semakin bertambah tidak mampu ditampung dengan sarana dan prasaran yang disediakan. Rencana yang sudah didahului dengan pendataan di lapangan sebelum ternyata berbeda ketika rencana pembangunan direalisasi.

 

Berbagai kesepakatan dilakukan untuk memberi kesempatan “pendatang” baru dikawasan terbatas ini. Tak kurang  Bupati, Ketua DPRD, Kadin Pasar dan Pertamanan ikut mengatasi masalah pemanfaatan dan penataan kawasan yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Pasar Jao “ yang berada dekat dengan pusat kota Tanjungpandan yang juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini menjadi ujung tombak penertiban PKL dilapangan seperti pada rapat penertiban PKL tanggal 29 April 2008 di Ruang Sekda, keputusannya terhitung mulai tanggal  2 Mei 2008 hingga toleransi 10 hari kedepan diharapkan dua kawasan yang dianggap mengganggu hak  pengguna jalan dapat dipenuhi yakni dua kawasan dimaksud adalah Jalan Martadinata dan Gang Kimting dapat tertata kembali.

 

Berkaca dengan  pola penataan kawasan di negara lain, pasar  dan ruang public semestinya diberi ruang gerak yang memadai. Oleh karena itu pemerintah Jerman yang merupakan negara asal hipermart Carefour dengan tegas menempatkan pasar modern ini jauh dari pusat perkotaan dengan lalu lintas padat., Kehati-hatian dalam menempatkan pasar modern yang lebih tertib dan bersih menunjukkan penempatan pasar tradisional memang seharusnya ditata lebih intensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di masa datang.

Di Kabupaten Belitung  pasar tradisional merupakan tempat pertemuan penjual dan pembali yang tumbuh dan berkembang secara mandiri oleh masyarakat. Sebagian besar dikembangkan dari perdagangan hasil laut seperti Pasar Baro, Pangkallalang, Pasar Jao ataupun Pasar Hatta di Jalan Hayati Mahim.

 

Sebetulnya pembahasan masalah PKL di penghujung April bukan yang pertama. Pada tanggal 17 November 2007, pihak Pemkab Belitung  juga membuat kesepakatan dengan dengan Forum PKL di Jalan Kimting dan Jl.RE.Martadinata untuk memberi keleluasaan pengguna jalan menuju kios-kios dan lokasi terbangun. Bahkan dengan materi kesepakatan yang sama juga pernah dilakukan  pada tanggal 23 Oktober 2004.

 

Namun sepanjang tahun 2004 hingga 2008, keberadaan Pasar Jao yang dibangun sejak masa pemerintahan Bupati Hanandjoediin ini telah semakin menarik perhatian pedagang yang berkembang lebih cepat dari upaya penataan itu sendiri. Dulu bangunan pasar, jauh dari bibir muara sungai cerucuk karena kebutuhan masyarakat dibangun petak-petak kios baru hingga mendekati dermaga. Meski demikian  petak-petak ini kurang diminati pedagang karena sepi pembeli. “ Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku orang teko-teko (yang datang tidak membeli dan yang beli tidak datang-datang” begitu kira-kira komentar sederhana pedagang jamu keliling.

 

Menanggapi biang kesemerawutan di dua lokasi yang saling bertemu muka ini, Kepala Satpol PP, Ansyorini menyarankan perlunya  perubahan paradigma dari “ penjual mendatangi pembeli “ ke “ pembeli mendatangi penjual”. “Sudah berapa keluarga pedagang dari kampung nun jauh disana datang ke tempat yang sama”, kata Ansyorini. Kultur pedagang dan kultur konsumsi bisa jadi asset perekonomian rakyat namun jika tidak dikendalikan Tanjungpandan sebagai kota kecil  yang menjadi pintu gerbang bagi investor dan wisatawan semakin kehilangan daya tariknya.

 

Sekurang-kurangnya ada 28 pedagang  yang tidak mendapatkan lokasi “strategis” dari 53 pedagang yang terdata pada Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan. Pada tahun 2005, pemkab Belitung membangun kios penampungan. Tetapi ketika kios sudah dibangun, justru petak kios menjadi “komoditas dagangan”.  Baik pedagang yang bernaung di Forum Gang Kimting maupun Forum Martadinata mensinyalir proses penampungan pedagang tidak transparan dan pilah-pilih.  Oleh karena itu, Bupati Belitung Ir.Darmansyah Husein  menghimbau penanganan PKL harus dilakukan secara terintegrasi termasuk mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat. “Kadang memang niat baik belum tentu hasilnya baik, kita harus punya daya takan emosi, sabar namun tetap tegas” ujar Bupati. Selain memang karena adanya keterbatasan ruang maka  kesemerawutan muncul. Ketua DPRD, Drs Suhardi berharap setiap upaya penertiban hendaknya dapat diselesaikan dengan musyarakatn sehingga menguntungkan kedua belah pihak, bagaimanapun mereka masyarakat kita juga. Meningkatkan jumlah pedagang kaki lima menunjukkan adanya permasalahan dalam penciptaan lapangan kerja, ujar Suhardi di akhir pembahasan. (fithrorozi).