Apa yang terjadi di belahan dunia akan berdampak pada kehidupan di daerah lain, begitupun masalah pangan dan krisis energi. Tak kurang Presiden Soesilo Bambang Yudhono mengupayakan rakyat memahami krisis pangan dan energi yang disampaikannya melalui televisi dan   direlay keberbagai stasiun. Masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak krisis pangan dan krisis energi.

Sekian lama subsidi diberikan untuk menunjukkan bahwa pemerintah bertanggungjawab melindungi ekonomi rakyatnya. Akhirnya dipahami  subsidi mengganggu struktur APBN  termasuk mengganggu kelancaran distribusi dana pembangunan ke daerah-daerah melalui Dana Alokasi Umum.

Bagi negara besar tak sulit me-“relay” kampanye globalisasi ke  negara –negara berkembang hingga ke pelosok desa apalagi diiming-imingi  dengan efisiensi harga karena sebagian barang dihasilkan lewat industri berskala  besar, tidak seperti industri rumah tangga yang masih menggunakan kayu bakar.  Kekuatan industri negara maju yang miskin sumberdaya mineral membutuhkan banyak energi untuk meningkatkan produktivitas dari negara penghasil. Bahkan lewat teknologi yang mereka miliki, bahan baku yang dikirim dari negara berkembang dikembalikan dengan nilai jual yang berlipat ganda. Akibatnya neraca perdagangan lebih banyak menghitung impor dari pada ekspor.

 

Jelas energi menjadi favorit dan jauh lebih dibutuhkan daripada beras. Untuk belajar mengetahui mengapa negara industri menampung energi  mungkin kita bisa berlatih melacak jejak distribusi BBM dari Tangki Jober Pertamina –SPBU hingga tangki-tangki pengangkut BBM. Tangki-tangki BBM itu akhirnya membawa ke kawasan “industri baru “ dengan tumpukan  drum berkapasitas   besar. Jika setiap industri mampu menghasilkan nilai tambah atau keuntungan yang lebih besar, pasti banyak “kawasan industri”  yang membentuk “negara industri “ tersendiri.

 

Melemahnya nilai tukar rupiah sekarang ini adalah akibat melonjaknya harga minyak dunia Kondisi itu jika tidak segera diatasi bisa mengganggu keseimbangan fiskal (APBN). Sebab, subsidi tahun 2005 diperkirakan mencapai 138,6 triliun. Karena itu, bagaimanapun harga BBM harus dinaikkan dengan cara mengurangi subsidi, sekaligus dikaitkan dengan upaya memberikan bantuan, perlindungan, dan kompensasi kepada kelompok miskin.


Tahun 2005 Presiden pernah mengeluarkan  sejumlah kebijakan.
Pertama, mempercepat realisasi kompensasi akibat kenaikan BBM. Kedua, merumuskan paket bantuan dan kompensasi kepada rakyat miskin . Ketiga, menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah, termasuk rencana pemberian gaji ke-13. Keempat, bersama-sama DPR menetapkan APBNP ke-2 tahun 2005 dan melanjutkan pembahasan RAPBN 2006 agar benar-benar realistis dan berkesinambungan.

Tjipta Lesmana, Kolumnis dan Guru Besar Komunikasi Politik menjelaskan (Kompas 27/5). Di Belanda, harga bensin saat ini 1,7 euro per liter atau sekitar Rp.23.000. Namun, ongkos bus umum jarak dekat 1 euro, koran 1 euro, parkir 1 jam di bandar udara Schipol 1,5 euro. Seorang pengangguran diberikan subsidi minimal 800 euro per bulan. Seorang yang  baru lulus S-1 dan bekerja paling tidak mendapat gaji 1.300 euro. Maka, tidak ada seorang pun yang memprotes harga bensin 1,6 euro. Di Singapura, pendapatan perkapita rakyatnya sekitar 25.000 dolar AS per tahun. Maka, harga bensin di Singapura sekitar 1,5 dolar AS pun tidak membuat rakyat ribut. Sementara pendapatan per kapita rakyat Indonesia 1.500 dollar AS per tahun, Menurut bensin 45 sen per liter di Indonesia sangat mahal karena 60 persen penduduk kita hanya mengeluarkan belanja 2 dollar AS per hari sementara pendapatan rakyat Polandia rata-rata 10.000 dollar AS per tahun, maka bensin 4,45 zloty per liter (1,8 dollar AS) dianggap biasa-biasa saja. Menurut Yusuf Kalla, kenaikan harga BBM sekarang hanya berakibat kebutuhan belanja orang miskin naik sebesar Rp.50.000 hingga Rp.60.000 sedangkan pemerintah memberikan Rp.100.000.

 

Sikap Pemerintah Daerah

Sekali lagi kita harus rasional, tidak cukup kalau kita hanya berteriak ”Tolak kenaikan harga BBM !” dan mendatangi DPRD apalagi kalau sampai  merusak kepentingan umum yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut bisa kita atasi bersama, termasuk masalah distribusi

Bagi daerah perbandingan dan kenaikan harga oleh pemerintah pusat ini mau tidak mau harus diterima. Tetapi sikap nerima ini berubah pasrah ketika sejumlah komoditas yang didatangkan dari luar Belitung juga ikut naik. Dalam jangka panjang daerah perlu  menggalakkan substitusi impor atau diversiikasi pangan sesuai dengan karakter masyarakat lokal. Dua hal yang dilakukan pemerintah daerah sehubungan kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah pusat. Pertama, melakukan komunikasi publik setidaknya menghimbau masyarakat tidak boros menggunakan BBM. Kedua menertibkan distribusi BBM, bagi daerah ini penting karena kebijakan BBM yang utama dikendalikan oleh pemerintah pusat, terutama untuk mengatur BBM Subsidi dan BBM Industri.

Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong mereka agar giat bekerja, dan tidak lupa untuk berusaha memberikan ”kail” bukan hanya ”umpan”.

Banyak pengamat menilai kenaikan harga BBM yang dikaitkan dengan defisit anggaran akan ditutupi dengan naiknya harga minyak dunia karena memberikan penghasilan tambahan. Tetapi kenyataannya pengalihan dana subsidi  tidak berimbang, karena dari 25 triliun yang dihemat, justru yang disampaikan ke masyarakat melalui PKPS BBM saja hanya Rp. 5 triliun. Oleh karena itu identifikasi terhadap faktor-faktor penentu daya beli masyarakat perlu dibertimbangkan, bagaimanan BBM dan pangan merupakan energi membangun masyarakat dan daerah.. Jadi perlu kebijakan publik yang bersifat operational dan taktis dan mampu mengendalikan harga dan distribusi  terutama dalam mengantisipasi kenaikan berbagai komoditas yang mengikuti kenaikan harga pangan dan BBM (fithrorozi)