Pemerintahan merupakan pilar dari demokrasi, cerminan pemerintahan yang baik adalah selalu memperhatikan dan kepedulian terhadap rakyatnya. UU No. 32 Tahun 2004 telah mengakomodir keinginan daerah untuk memilih dan memiliki Kepala Daerah secara langsung dan transparan.
Masyarakat “Biak” Belitung beberapa bulan ke depan akan mengadakan hajatan besar yaitu Pemilihan Kepala Daerah untuk periode 2009 – 2014, ini merupakan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung dan kali pertama bagi masyarakat Belitung. KPUD selaku penyelenggara demokrasi telah membuka pintu yang berarti dimulainya tahapan pemilu. Partai-partai yang telah mempunyai status “terakreditasi” mulai berbenah diri untuk mempersiapkan calon jagonya maju bertanding, begitu pula dengan calon yang berasal dari perseorangan (independent) mulai mencari perhatian dengan berbagai jurus dan gaya agar masyarakat mendukung dirinya untuk mendapatkan STTB SMA(Sebagai Tanda Telah Berhasil Syarat Menuju Arena) Pilkada.

Musim kampanye sebentar lagi mulai, seiring dengan itu para calon kepala daerah baik jalur independent maupun yang berasal dari calon partai mulai berusaha untuk mencari simpatik bahkan “membeli” dukungan dari masyarakat, virus janji mulai ditebar, berbagai jenis impian mulai dijual hingga “menjual diri” agar masyarakat terpesonah, terenyuh bahkan bila perlu kasihan dan iba melihat sang calon. Akan dipastikan nantinya materi kampanye tidak jauh dari wacana pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pemberantasan kemiskinan (orang miskin kenapa harus diberantas..). Menurut penulis janji-janji semacam itu sudah usang dan tidak up to date, karena itu semua merupakan suatu kewajiban seorang pemimpin dimanapun dan di alam manapun untuk memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat, siapa pun yang terlahir untuk menjadi kepala daerah dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Kenapa tidak dicoba untuk dijual ke masyarakat misalnya, bahwa setiap satu kecamatan dalam satu tahun diciptakan lapangan kerja baru sehingga pengangguran dapat berkurang , hal seperti ini dapat direalisasikan dengan cara merangkul pengusaha (termasuk donator saat kampanye) untuk berkecimpung dalam bisnis usaha yang sesuai dengan karakter di suatu kecamatan (misalnya suatu kecamatan terkenal dengan tanaman nanasnya hingga dapat didirikan pabrik selai nanas dan pabrik roti), atau mencoba menjual program yang berbau gratis misalnya bensin dan solar gratis…kenapa tidak.? kan setiap tahunnya pemerintah daerah selalu menganggarkan bahan bakar untuk “kepentingan” aparatur dan pejabatnya, kenapa tidak dialihkan untuk masyarakat saja yang benar-benar membutuhkan yang ada hubungan dengan pekerjaannya seperti nelayan, tukang ojek, tukang angkot(kecuali tukang ngerit bbm) layak untuk diberikan gratis..tis..tis…

Kepala Daerah mempunyai tantangan yang sangat berat dan kompleks permalahannya, yakni tantangan otonomi luas, tantangan globalisasi, tantangan reformasi, kompleksitas peran kepala daerah, kemampuan membuat kebijakan strategis untuk kesejahteraan dan demokrasi, kemampuan menggerakkan orang, kemampuan mengelola masa transisi, kemampuan bersinerji dengan berbagai stake holders, kemampuan mewujudkan good governance dan reinventing government.

Lahirnya sosok pemimpin sebagai Kepala Daerah yang berasal dari rahim masyarakat tentunya membawa segudang berbagai harapan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Saatnya rakyat menagih segala benih-benih janji yang telah disebarkan dan bersemai dibatin pemilih maupun pada saat sang bakal calon menjual diri saat kampanye. Kontrak politik, kontrak sosial, komitmen janji, atau apapun bentuk dan namanya agar dapat untuk dijadikan suatu perikatan antara kepala daerah selaku pemimpin dengan rakyat yang dipimpin, perlu diberlakukan dan dipatuhi bersama sebagai dokumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan dan pengaruh, yakni kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang. pemimpin tidak hanya sebatas sudah pernah makan asam dan garam tetapi juga sudah pernah merasakan tawar dan manisnya pengalaman dan perjalanan hidup. Saatnya masyarakat harus selektif dan mempunyai pertimbangan dalam memilih sosok pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan, sekedar gambaran umum bahwa seorang pemimpin itu memenuhi pertimbangan dalam segi hal Kapabilitas, Akseptabilitas dan Kompatibilitas

Kapabilitas, merupakan gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini. Akseptabilitas merupakan Gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin dan kompatibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.

Derajat urgensi ketiga aspek tersebut sangat tergantung dengan tingkatan pada wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.vBiak Belitung Memilih…hingga saat KPUD menutup pintu tanda telah selesai hajatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin baru, yang pada akhirnya nanti akan lahir pasangan kepala daerah yang benar-benar menepati dan melaksanakan janji-janjinya saat kampanye dihadapan rakyat, jangan sampai menyakiti serta mengecewakan rakyat selaku orang tua yang telah susah payah melahirkan pemimpin yang terpilih untuk diangkat sebagai kepala daerah dalam masa jabatan lima tahun, selamat menikmati janji-janji…dan selamat memilih.

WIGMAN WUDIE SETIAWAN SH, M.Si, adalah PNS pada kantor Inspektorat Kab.Belitung