Tanjungpandan,WP ,Yana, Ibu muda yang baru saja melahirkan anak pertamanya beberapa tahun terakhit mendampingi suaminya berjualan kue pukis. Dengan modal sebesar 500 ribu perharinya dia berharap dapat membantu suaminya yang sudah berdagang selama lima tahun untuk menghasilkan 700 ribu yang berjulan di sepanjang Jalan RE.Martadinata,Tanjungpandan. Ibu muda bersama pedagang lain pada tanggal 2 Mei mendatangi Gedung DPRD terkait dengan penertiban PKL di Jalan RE.Martadinata dan Gang Kimting.

Dalam rapat tanggal 29 April yang lalu, kemungkinan penolakan PKL memang sudah diantisipasi yang kebetulan tidak dihadiri Forum PKL Martadinata. Tidak ada bentrok fisik yang berarti karena pihak Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan (DKPP) sudah memberikan surat peringatan nomor 511.31/35/DKPP/2008 tertanggal 22 April 2008 menindaklanjuti Instruksi Bupati Belitung Nomor 170.55/01500/X/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Larangan Penggunaan Jalan Umum, Trotoar dan Koridor Toko sebagai Tempat Berdagang/Kali Lima atau barang dagangan lainnya dan Surat Pernyataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di Jalan RE.Martadinata,Tanjungpandan tanggal 13 Oktober 2004. Dalam surat ini, Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan memperingati selambat-lambatnya 30 April 2008, PKL mengosongkan lokasi dimaksud. Namun baru tanggal 2 Mei 2008 penertiban itu dilaksanakan sedang ketidakpuasan masih saja muncul, hingga pedagang mendatangani Gedung DPRD Kabupaten.

Dihadiri pihak TNI (Zulkifli), Kepolisan, Anshorini (Kakan Satpol PP), Drs.Suhardi (Ketua DPRD), Taufik Rizani, Sastrawan (Anggota DPRD), Kabag Ekononi Setda Kabupaten Belitung, Mustafa dan sejumlah pedagang, digelar dengar pendapat dengan perwakilan pedagang RE.Martadinata.

Menurut Sastrawan, sebetulnya pasar tradisional dapat menjadi tujuan wisata dan ini perlu didukung spesialisasi komoditas dagang. Kondisi yang ada dilapangan pasar tradisional seperti pasar tumpah. Selain membangun petak kios baru, pemerintah juga mengupayakan pembangunan pasar satelit untuk mengatasi berbagai persoalan lokasi yang terbatas, namun pendataan jumlah PKL (daya tampung) tidak akurat, pembangunan fisik akan tidak berdampak optimal.
Seperti ditambahkan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari PDIP,Taufik Rizani, masalah penertiban PKL merupakan masalah klasik. Senada dengan Sastrawan, pendataan PKL yang memang sering menjadi perdebatan, bahkan di lapangan ada satu pedagang memiliki 5 kios.

Pada prinsipnya, PKL RE. Martadinata mau ditertibkan, namun kami juga memohon ada lokasi penampungan baru, ungkap Ketua Forum PKL, Haryanto, ketika melakukan dengar pendapat di Gedung DPRD Kabupaten Belitung (2/3). Kepada Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan, Hilman,SH mengusulkan tempat penampungan adalah Terminal (dekat Kampus AMB). Namun jenis pedagang yang ada di Jalan RE.Martadinata ini beragam dari pedagang kelontong, pedagang pakaian hingga pedagang buah. Kebergaman iini juga menjadi dasar pertimbangan dalam penempatannya.

Pada TA 2003 pemda telah membangun kios untuk mengantisipasi lonjakan pedagang, namun laju pertumbuhan PKL dan pembangunan pasar tidak seimbang. Hal ini juga diperparah dengan keenggan sejumlah pedagang menempati areal yang sudah disiapkan. Hal ini diakui Ketua Forum PKL RE.Martadinata. ” Jumlah pedagang meningkat, kalaupun ada lokasi, tempatnya tidak strategis, karena itu itu kami menyarankan bisa ditampung di pinggiran Sungai Siburik” ungkap Haryanto. Padahal kebersihan kawasan bantaran sungai rentan sangat rentan dan kontraproduktif dengan rencana mewujudkan pasar tradisional sebagai sebagaimana yang diungkapkan Anggota DPRD dari Partai Golkar, Sastrawan. Kepala Kantor Satpol PP, Anshorini menyarankan adanya perubahan paradigma “penjual mendatangkan pembeli” dibalik menjadi “pembeli mendatangkan penjual”

Hingga saat ini ditertibkan lokasi PKL di Gang Kimting lebih rapi dibandingkan kondisi di Jalan RE.Martadinata. PKL di dua lokasi ini memiliki forum PKL yang berbeda begitupun cara mengelola anggotanya. “ mendata pedagang saja cukup sulit apalagi menertibkannya, makanya kami mohon penanganan masalah PKL perlu kerjasama banyak pihak agar tidak menimbulkan bentrok sesama pedagang” ujar Haryanto. Database PKL yang sudah ada harus menjadi acuan penempatan lokasi penampungan. Sayangnya data pedagang sering berbeda-beda. Yang hadir di Gedung DPRD saja lebih dari 28 pedagang seperti tercatat di Dinas PPK. Bahkan seorang ibu yang sudah berdagang makanan kecil selama 20 tahun di sepanjang jalan ini menyebut jumlah pedagang lebih dari 28 seperti yang disebutkan banyak pihak (fithrorozi).