“TIDAK ADA PERMASALAHAN YANG MENGHEBOHKAN “

Kombinasi batuan, pasir putih dan laut membiru telah menjadi icon pantai-pantai di pesisir Pantai kepulauan Bangka Belitung. Dibalik keindahan pantainya tersimpan Budaya tambang yang telah mengakar ratusan tahun . Ketika ditanyakan soal kasus illegal mining di Belitung, Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan di Tanjungpandan mengomentari “ ini  riwayat lama, tergantung kebijakan pemerintah daerah itu sendiri (menanganinya) ”.

Hal senada juga diungkapkan pemerhati hukum di Belitung, Herry Setyobudi, SH,MH kebanyakan masyarakat (hukum) kita  beranggapan Undang-undang diidentikkan dengan sanksi, pelanggaran atau larangan justru lebih dikedepankan dari pada aspek ketertiban masyarakat. Membangun rumah memerlukan Izin, mengemudi pun demikian, lalu bagaimana jika izin tidak dimiliki, haruskah sanksi pidana dijatuhkan. ‘Nukokan” kalo itu sampai terjadi. Kenyataannya tambang inkonvensional yang diartikan dengan tambang rakyat yang tidak memiliki surat izin penambangan dikenakan sanksi pidana sampai 6 tahun penjara. Dimanakah posisi hakim sebagai pemutus masalah ?
Herry Setyobudi, SH,MH yang juga Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, menyiratkan banyak masalah hukum yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Dibalik hukum ada pertimbangan sosiologis yang pernah kita pertimbangkan, dalam konsideran Undang-Undang Pertambangan jelas menyebutkan bahwa sumberdaya alam dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (rakyat). Jadi jelas kepentingan rakyat harus dipertimbangkan, “ jangan gara-gara tidak mengantongi izin, hak mendapat pekerjaan masyarakat diabaikan, apalagi soal perizinan yang lebih memiliki konsekuensi sanksi administrative, Bayangkan mas kalo istilah tambang inkonvensional dipersepsikan sebagai tambang illegal. Kalo pembalakan liar diartikan illegal loging, pencurian ikan diistilahkan illegal fishing, apa harus tambang rakyat diartikan dengan illegal mining”. Pertanyaan bernada keprihatinan ini Heri sampaikan ke Warta Praja.” . Lantunan merdu suara Andi Saparudin Lanna,SH yang menjadi pengacara sebelum menjabat  Wakil Bupati seolah berharap kedatangan Hakim Agung, Jaksa Agung ke Kabupaten Belitung tidak mendatangkan kekhawatiran. Semoga pasir putih, riak gelombang membiru , nyiur yang melambai mengajak pejabat lain berkunjung ke pulau indah ini, tempat berlibur, tempat menghilangkan resah kepenatan ibukota.(fithrorozi)

Berdasarkan batu prasasti (gedenkteken) di Museum Tanjungpandan, pioneer-pioneer pertambangan telah mengupayakan pertambangan di Belitung sejak 1828, karena pertambangan itu pula Administrateur Belanda mengamati kehidupan sosial budaya masyarakat dalam buku Gedenkboek yang diterbitkan di Gravenhage (Deenhaag kini). Implikasi kegiatan pertambangan jelas tidak hanya berdampak hukum, yang menyeramkan justru ada ratusan jiwa mencakup anak-istri yang menggantungkan hidup dari perut bumi ini. Hipotesa Heri terhadap kasus-kasus pencurian yang meningkat seperti pencurian fasilitas publik besi jembatan ternyata berkorelasi terhadap kegiatan pertambangan. Mental buruh dan maraknya café-café tempat menghabiskan “uang panas” hasil penjualan pasir timah sebagian contoh korelasi itu. Ibu rumah tangga pun resah, ekonomi keluarga bukannya terbantu malah harus berbagi dengan “wanita simpanan”. Ini juga menyebabkan angka perceraian meningkat di Pengadilan Agama Tanjungpandan.

Dengan meningkatnya kasus-kasus hukum di Kabupaten Belitung, lembaga pengadilan dituntut meningkatkan pelayanan hukum di masyarakat. Alasan ini membuat Bagir Manan yang selama 7 tahun memimpin Mahkamah Agung, menyempatkan berkunjung ke Pulau Belitung (Kabupaten Belitung dan Belitung Timur) selama 3 hari dari tanggal 3- 5 Maret 2008.

Kesempatan langka ini betul-betul dimanfaatkan pemburu berita. Setelah 30 menit Ketua MA bersama rombongan berdialog di Ruang Kerja Bupati Belitung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL wartawan diberikan kesempatan bertanya “stop door”. “ Dengan pertumbuhan penduduk jumlah perkara pun meningkat yang saat ini mencapai sekitar 157 perkara di Kabupaten Belitung, untuk meningkatkan pelayanan hukum dibutuhkan gedung yang memadai. Namun secara umum, perkara hukum di Kabupaten Belitung tidak ada yang menghebohkan.Begitupun dengan dari aspek pengembangan sumberdaya dengan 5 hakim di PN Tanjungpandan saat ini “ Jangan sampai melakukan perbuatan tercela” . Masyarakat terlalu sempit menganggap hakim  itu sebagai sumber penegakan hukum, kata pria yang rambutnya memutih ini dalam sambutannya .

Kedatangan pejabat tinggi negeri untuk pertama kali ke Belitung  yang akan menjalani  masa pensiunanya disempatkan untuk  mengunjungi tempat wisata di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pulau yang juga melahirkan pejabat tinggi negara, Yusril ihza Mahendra.

“ Kalo dulu saya hanya melihat di televisi, sekarang saya  dapat bertemu langsung”, kata Wakil Gubenur Kepulauan Bangka Belitung, Syamsudin Basari. Yang dimaksud pun tersenyum “ Memang jarang wartawan mengambil pose saya tersenyum”  kata Bagir Manan mengomentari Pak Wagub. Suasana di Warung Makan Mabai, Tanjung Tinggi pun bertebar senyum malam itu. Wakil Bupati Andi Saparudin Lanna yang duduk didepan Ketua Mahkamah Agung juga tersenyum lebar.

Pak Andi biasa Wakil Bupati Belitung ini disapa mengutarakan kondisi sosial dan hukum di Kabupaten Belitung, antara lain permasalahan tumpang tindih perizinan investasi antara sektor perkebunan dan pertambangan, dampak urbanisasi dan meningkatnya usaha hiburan terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Belitung.

Memang sejumlah permasalahan sosial disadari sebagai dampak upaya pemerintah meningkatkan investasi di daerah terutama pada empat Kabupaten baru di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami ini seperti keluarga dengan lima anak, yang memiliki perangai berbeda-beda dan butuh bimbingan. Kata  Wakil Gubernur,  Syamsudin Basari beranalogi dalam sambutannya. Dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan Pilkada yang berpijak pada kesepakatan siap menang siap kalah, namun tetap saja perlu diantipasi konflik agar tidak terjadi seperti di Sulawesi dan Maluku. “Begitulah demokrasi, tapi apakah itu demokrasi” ungkap Pak Wagub politis yang disambut senyum para hakim di wilayah hukum Bangka Belitung yang turut mendampingi kunjungan Bagir Manan.

Saya pun tidak ingin berwacana, berdebat kusir soal penegakan hukum, kata Hakim Agung yang ingin kembali ke dunia kampus yang sempat ditinggalkan. Menurut Ketua Mahkamah Agung, setidaknya ada empat sumber kepastian hukum, yakni 1)  Aturan hukum itu sendiri, 2) Pelayanan hukum, 3) Penegakan Hukum, 4) Masyarakat itu sendiri.

1.Aturan hukum itu sendiri,
Aturan hukum yang bertentangan dengan aturan diatasnya, akibatnya ada 300-an Perda yang harus dicabut. Sebab lain dalam perundang-undangan bidang kehutanan dan pertambangan misalnya dimotivasi pada upaya pertambangan dan tidak sesuai dengan penyelematan hutan. Demikian pula legal opinion yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak sesuai pelaksanaannya di daerah. Meski demikian pemerintah daerah jangan takut mengeluarkan kebijakan (perangkat solusi) , hal ini harus didasari pada niat dan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2007 ada 390 kasus korupsi dan 6 diantaranya diputus bebas oleh MA dan sekitar 2-3 trilyun harus dikembalikan ke negara,

2.Pelayanan hukum,
Menekankan aspek prosedur pelayanan, fasilitas, manajemen inefisien, dan social cost yang tinggi. Konsep “One stop service “ diharapkan dapat mengatasi prosedur yang berbelit-belit, konglomerat yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Kalimantan mengeluhkan aturan mengharuskan penjualan melalui pelabuhan Indonesisa (hambatan ekonomi)  padahal melalui pelabuhan Malaysia Utara biaya transportasi akan murah. Sementara social cost seperti sumbangan-sumbangan masyarakat mengharuskan perusahaan berdampak pada peningkatan biaya produksi.

3.Penegakan Hukum,
Selain penegak hukum tradisional (polisi dan jaksa), penyidik birokrasi seringkali bermasalah. Karena itu dibutuhkan reformasi birokrasi sebagaimana yang pernah disampaikan Bagir Manan dalam  artikel “Beaurecratic Reform”. Otonomi daerah pada hakekat merupakan gerakan reformasi birokrasi, namun mengacu pada kasus pejabat daerah yang bermasalah di pengadilan selama ini menunjukkan bahwa otonomi daerah telah memindahkan korupsi dari pusat ke daerah.

4.Masyarakat.
Ada kecenderungan masyarakat ingin menghalalkan segala cara, dan sifat masyarakat paguyuban dapat memutuskan silaturahmi. Masyarakat maju yang biasa berkara bahkan kini cenderung menghindari perkara. Sehingga langkah-langkah yang perlu diambil adalah bagaimana menginsafkan masyarakat, mengupayakan masyarakat taat hukum,   membangun disipilin sosial , jangan sampai pemerintah tak berdaya dan  mendorong masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Dengan demikian Ketua MA berharap dengan adanya solusi hukum di segala segmen dapat meningkatkan  pembangunan sosial dan ekonomi menuju cita-cita bangsa yakni  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain mengadakan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah, Bagir Manan melakukan ramah tamah pada kedua tanggal 4 Maret 2008 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebelum kembali ke Jakarta pada tanggal 5 Maret 2008. Akhirnya keinginan mengunjungi Pulautimah yang diniatkannya sejak meresmikan Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkabul. Sayangnya dari Bangka tidak ada pesawat ke Belitung, jadi saya harus ke Jakarta dulu. Hal serupa ketika kunjungan Palangkarya harus ke Jakarta sebelum ke Banjarmasin.   Rasanya sudah lama kita ini  merdeka tapi hambatan (transportasi) masih kita alami, obrolan dengan Susilo Bambang Yudhoyono ini bahkan terjadi sebelum SBY menjadi Presiden Republik Indonesia keenam.

Karir pria kelahiran Lampung, 6 Oktober 1941 di pemerintahan, dimulai dari menjadi  anggota DPRD, sebelum menjadi Pegawai Negeri di sebuah  Departemen. Insya Allah 1 November 2009 nanti akan kembali ke lingkungan Perguruan Tinggi, tegas dosen luar biasa di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada  dan sejumlah perguruan tinggi lain di Bandung. “ Saya juga pernah di UNISBA menjadi Rektor bersama  Pak Darmansyah (Bupati Red)  yang ketika itu menjadi  dosen di Universitas Islam Bandung”

Engkau juwita cahaya cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang …..esok lusa boleh kita jumpa pula ” Lantunan suara merdu Andi Saparudin Lanna,SH yang menjadi pengacara sebelum menjabat Wakil Bupati Belitung seolah berharap kedatangan Hakim Agung tidak mendatangkan kekhawatiran. Semoga pasir putih, riak gelombang, nyiur melambai mengajak pejabat lain berkunjung ke pulau indah ini, tempat berlibuat, tempat menghilangkan resah dan kepenatan ibukota (fithrorozi)