Tiga peraturan yang menyangkut pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksana UU diatas dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Teknis Pengelolaan Zakat dikeluarkan jauh sebelum perintah zakat diwajibkan kepada seorang muslim bahkan jauh sebelum Undang-undang penyelenggaraan pemerintah daerah terbentuk. Sehingga peraturan perundang-undangan itu wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat selain jenis dan kadar zakat yang termuat dalam Al-quran dan Al-Hadist.

Situasi Masyarakat

Perintah zakat muncul pertama kali di zaman Rasulullah dan Rasulullah sendiri yang menerima zakat, harta pertama yang dipungut adalah harta Abu Labubah kemudian Mirdas, Aus bin Khudzam, Tza’allah bin Wadi’ah. Pemanfaatannya baru terbatas untuk fakir miskin saja

Pada masa kini, zakat kurang popular dibandingkan pajak meskipun hukum keduanya wajib. Pajak berlaku terhadap warga negara sedangkan zakat berlaku terhadap muslim. Pengertian wajib tidaklah selalu berarti memaksa. Lima kewajiban yang menjadi tiang agama justru diberlakukan Sang Pencipta sesuai kemampuan umat. Sholat fardhu hanya lima kali, puasa hanya sebulan dalam setahun, haji itupun hanya bagi yang mampu begitupula dengan zakat. Pajak yang bersifat memaksa terkadang dibayar dengan perasaan menggerutu, kucing-kucingan sementara pengelola pajak diberikan insentif yang tidak seimbang dengan pendapatan pajaknya.

Kualitas zakat tidak hanya dikaitkan dengan materi berwujud saja tetapi moralitas dan penyakit hati lainya karenanya zakat merupakan wujud hubungan ibadah manusia terhadap Tuhan baik saat ini maupun di hari akhir.

“ Jangan sekali-kali kau kira, bahwa orang-orang yang kikir mengeluarkan karunia yang diberikan Allah padanya, hartanya itu akan membawa manfaat, sebaliknya akan mencelakakan mereka. Pada hari qiamat , harta benda yang tengah panas membara yang tak hendak mereka keluarkan itu dikalungkan pada leher di hari qiamat” (Surat Ali Imran ayat 120)

Zakat menunjukkan kemampuan umat dalam memanfaatkan karunianya. Hal ini dapat dilihat dari tipe harta yang dikenai zakat yakni kelompok tumbuh-tumbuhan, kelompok emas dan perak yang sering digunakan sebagai alat pembayaran, kelompok pendapatan, hasil perdagangan, keuntungan perusahaan, kelompok binatang ternak, kelompok tambang dan harta terpendam dan kelompok zakat fitrah.

Pengumpul Zakat

Dalam UU Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa yang mengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6 ayat 1) mulai dari BAZ Nasional, Provinsi, Kabupaten hingga BAZ Kecamatan. Untuk membantu kelancaran tugas mengumpulkan zakat dari muzaki, BAZ Kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ yang tersebar di instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta hingga ke tingkat desa/kelurahan. UPZ desa dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan (Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 pasal 9 ayat 6) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Selain UPZ sebetulnya zakat juga dapat dikumpulkan oleh tenaga di BKM Mesjid.

“Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan bersedekah (zakat) itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do’akanlah mereka” (At-Taubah ayat 103)

Kata “ambillah“ dapat dimaknai dengan istilah “jemput bola” dalam pemungutan zakat, Maksudnya, kitalah yang aktif mengambil zakat pada muzaki. Jadi bukan muzaki datang membayar zakat dan kita menunggu saja. Tetapi pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain ketidaktahuan kemana akan membayarnya, mungkin juga tidak paham harta apa yang dikenaikan zakat dan berapa kadar zakat atau mungkin pula ada rasa enggan bercampur lemahnya iman untuk mengeluarkan zakat.


Pengumpul zakat menjadi ujung tombak dalam pengertian orang yang paling memahami kondisi masyarakat setempat namun berdasarkan undang-undang diatas justru UPZ tidak berhak mengelola zakat. Bagi UPZ yang ditempatkan di kantor tentu mekanisme ini akan efisien, tetapi untuk UPZ di tingkat desa pembatasan ini menimbulkan anggapan masyarakat bahwa petugas UPZ hanyalah petugas pencatat saja sehingga fungsi zakat sebagai alat pemberdayaan masyarakat termasuk ekonomi fakir miskin menjadi tidak optimal.

Sebaliknya perkembangan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa yang tidak dipahami oleh pengelola zakat di tingkat kecamatan menimbulkan masalah dalam pendistribusiannya. Bukan mustahil menimbulkan salah paham yang ujung-ujung UPZ Desa menjadi “tong sampah”.

Legalisasi pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang dimulai dari tingkatan administrasi pemerintah tertinggi memperkecil peran masyarakat bawah. Dalam pelaksanaanya UPZ Desa ragu-ragu untuk berbuat lebih pada akhirnya UPZ yang tidak lain seorang amil menunggu–nunggu sosialisasi dari BAZ kecamatan, kelabakan menjawab perhitungan dan harta apa saja yang wajib dizakatkan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah pusat tersebut.

Dengan demikian, sebagai ummat yang tidak luput dari kekeliruan berharap semoga Allah memberi petunjuk dan kemudahan kita dalam memahami dan mengelola zakat.

“ Dan sekiranya benar, maka itu datangnya dari Allah, sekiranya salah maka itu berarti datangnya dari padaku sendiri dan dari syaitan , Allah serta Rasul-Nya berlepas dari padanya” (H.Sjachroelsiman)