Prediksi lonjakan harga minyak dunia berbasis mineral hingga mencapai 100 US $ per barel berpengaruh terhadap perhitungan subsidi. APBN mendasari asumsi harga 60 US $ per barel pada tahun 2007. Prediksi ini akan menurunkan daya beli masyarakat meskipun pemerintah merencanakan tidak akan menaikkan harga BBM hingga 2009. Strategi mengelola subsidi melalui penerbitan obligasi, Surat Utang Negara atau menambah utang, dalam jangka pendek bisa jadi akan membuat APBN aman namun dalam jangka panjang akan berdampak kepada kinerja fiskal di daerah. Keberlanjutan fiskal dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemanfaatan sumberdaya daerah secara berkelanjutan.

Dampak perubahan APBN berdampak cukup signifikan terhadap kebijakan fiskal di daerah sehingga berupaya mengefisiensikan pemakaian BBM. Bahkan, kebijakan konversi energi mineral dan pencarian energi terbarukan harus dilakukan. Dengan melihat kondisi makro ekonomi, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak ingin membuat penyederhanaan dimasa depan dan tidak ingin memanfaatkan sumberdaya alamnya tanpa melakukan identifikasi dan kajian factor kunci dari sumberdaya energi terbarukan.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Belitung memiliki sumberdaya maritim yang berlimpah selain potensi tambangnya namun jangkauan distribusi energi listrik terhadap pulau-pulau terpencil masih sulit terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Padahal masyarakat di pulau-pulau kecil berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung.

Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sangat tergantung pada perkembangan industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Hingga tahun 2007 investasi masuk ke Kabupaten Belitung masih didominasi oleh sektor pertambangan dan sektor perkebunan dimana lahan merupakan faktor produksi penentu. Sementara di sektor industri pengolahan, Crude Palm Oil (CPO) memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Panca Usaha Pokok yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan dan pariwisata menjadi prioritas pembangunan 17 tahun terakhir, namun, minat investasi di Kabupaten Belitung masih didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan karena di kedua sektor memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan atas hambatan investasi seperti terbatasnya energi listrik. Misalnya, perusahaan perkebunan membangun sendiri pembangkit listrik dari CPO yang mereka hasilkan. Namun tingginya harga CPO di pasar dunia membuat mereka lebih tertarik mengekspor. Sementara kenaikan harga timah yang terus meningkat, biaya produksi penyediaan listrik mampu ditutupi. Tetapi kesenjangan harga yang cukup lebar antara BBM industri dan BBM bersubsidi menimbulkan kelangkaan distribusi BBM di Kabupaten Belitung.

Isu pokok pemenuhan kebutuhan energi pada saat ini adalah:
  • tingginya laju konsumsi energi dunia, terutama energi fosil, sebagai konsekuensi dari pesatnya pertumbuhan ekonomi yang memicu perluasan subsidi;
  • keterbatasan cadangan, dan tingginya biaya ekstraksi sumber energi fosil;
  • kondisi geografis wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, yang menyebabkan ketimpangan distribusi bahan bakar;
  • keterbatasan sumberdaya yang ada di pulau terpencil menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar pulau;
  • adanya peluang pengembangan energi terbarukan dengan teknologi sederhana yang dapat diintroduksi kepada masyarakat;
  • pola alokasi pemanfaatan ruang di pulau kecil harus memperhatikan keterbatasan daya dukung lingkungan kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Belitung merujuk pada kebijakan nasional dalam membangun infrastruktur energi terbarukan, yaitu: 1) meningkatkan efisiensi sektor energi; 2) memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap penggunaan energi modern; dan 3) keterkaitan energi dan lingkungan.

Untuk mengurangi tingginya ketergantungan terhadap BBM dan memenuhi persyaratan lingkungan global, pemerintah daerah memaksimumkan pemakaian listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan BBM efisisien. Hal ini perlu didukung dan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini, jangkauan listrik voltase rendah PLTS terus diupayakan hingga ke pulau terpencil. Sementara untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi dilakukan dengan melakukan transformasi ekonomi dari berbasis tambang ke lima sektor potensial yakni sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan dan pariwisata.

Kebijakan Nasional di Bidang Energi Alternatif

Indonesia memiliki ketersediaan batu bara dan panas bumi yang sangat potensial untuk produksi energi, disamping berbagai energi terbarukan seperti tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin, biogas, biomasa dan mikro hidro yang sudah menjadi kebijakan sebelumnya.

Kebijakan Nasional pada Pemerintah sekarang pun menetapkan biofuel sebagai bagian dari sumberdaya energi terbarukan yang ditargetkan sekurang-kurangnya berkontribusi 5% dari total konsumsi energi pada tahun 2025. Hal ini mempertimbangkan kenyataan bahwa penyediaan energi berbasis fosil (minyak bumi) yang tidak sebanding dengan kebutuhan energi dunia yang disadari akan mengancam kemampuan fiskal di tingkat pusat maupun daerah.

Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Alternatif, yang intinya mengajak seluruh lapisan masyarakat, birokrat, dan pengusaha untuk menggiatkan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian daerah perlu mengantisipasi ancaman kemampuan fiskal dan dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.

Dari sisi demand, ada 29 BUMN yang mau menjamin pembelian bahan baku biofuel untuk mendorong gairah petani membudidaya tanaman sebagai bahan baku energi terbarukan seperti etanol dan biofuel lainnya.

Oleh karena itu skema pendanaan pemerintah pusat selalu direspon oleh pemerintah daerah untuk meransang produksi energi terbarukan. Selama tahun 2006-2007, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan yang dimanfaatkan untuk menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi masyarakat pesisir.

Target memenuhi kebutuhan listrik skala rumah tangga masih dimungkinkan dengan seperti pemanfaatan dana DAK, tetapi untuk skala industri (rumah tangga) penyediaan energi ini masih perlu diupayakan dengan memahami kompleksitas dan identifikasi terhadap faktor-faktor kunci penyediaan energi terbarukan, utamanya berbasis tanaman (biofuel).

Disisi hulu, sosialisasi biofuel dan peningkatan minat petani membutuhkan kepastian pasar untuk membangun keterkaitan antara supply dan demand. Disisi hilirnya, pihak swasta yang ingin mengembangkan industri pengolahan berbasis biofuel perlu mendapat dukungan dan intensif yang memadai.

Isu dan masalah diatas menunjukkan bahwa ada dua tahap dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pertama, mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya kelautan. Kedua, mengidentifikasi prospek pengembangan biodisel di Kabupaten Belitung (Fithrorozi)