Selama 4 tahun membangun ekonomi kerakyatan, pasangan Ir.H.Darmansyah Husein dan Andi Saparudin Lanna,SH telah berupaya mendorong produktivitas  masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). “ Selain membangun akses produksi, setiap tahun kita menyelenggarakan pelatihan manajemen sebelum memberikan  modal dan dukungan pasar kepada KUKM, ungkap Ir. Darmansyah Husein.  Hal ini merupakan bagian dari Visi Pemerintah Kabupaten Belitung  untuk   mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera. Karena itu  pemerintah membangun infrastruktur transportasi untuk memperlancar jalur distribusi bahan baku maupun hasil produksi.

Hal senada juga diungkapkan Walikota Tomohon  yang mengembangkan KUKM berbasis agrobisnis,bunga. “ Saya kwatir akan terjadi penyimpangan jika dana stimulan diberikan stimulan lebih dahulu sebelum  SDMnya dipersiapkan. Terdapat 35 koperasi di Kota Tomohon yang memiliki 35 desa dan kelurahan. Artinya hampir setiap desa/kelurahan memiliki koperasi.  Pemerintah Kota Tomohon berkeyakinan koperasi bisa menjadi penggerak pasar jika intervensi pemerintah besar dalam meningkatkan kinerja koperasi. “Bahkan pasar  bunga dijadikan show windows bagi pangsa pasar komoditas lain terutama di sektor pariwisata“  jelas  Walikota Tomohon.

 

Perkembangan KUKM di dua pemerintah daerah ini diskusikan dalam Program acara TVRI “Indonesia Bangkit “di Studio 8 Senayan, Jakarta yang dipandu Turmaida Tampubolon  pada tanggal 9 Mei 2008. Pada saat itu hadir Menteri KUKM, Suryadharma Ali yang juga diikuti kalangan  mahasiswa dari IPB, UKI dan mahasiswa Atma Jaya

 

Ditengah tekanan ekonomi, mau tidak mau masyarakat harus bangkit dari berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Menghadapi kenaikan BBM, pemerintah menyalurkan bantuan dengan tiga pola. Pertama memberikan “ ikan” berbentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Keuda memberikan “Ikan dan Kail” melalui Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM). Untuk itu Pemerintah menyalurkan dana  Rp. 3 milyar  setiap kecamatan untuk kepentingan pembangunan infrastuktur dan membangkitkan ekonomi perdesaan. Ketiga memberikan “Kailnya” melalui pemberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kata Pak Menteri.

 

Pak Menteri pun memberikan movitiasi bahwa apa yang  dilakukan pemerintah Kota Tomohon sudah saatnya diikuti oleh pemerintah daerah lain. Mengembangkan pertanian melalui  koperasi sebagai instrumen pemberdayaan petani justru lebih sederhana dan dekat dengan hati masyarakat. Bahkan banyak kelompok tani (poktan) menggunakan koperasi sebagai instrument usaha nya.

 

Setidaknya ada tiga  permasalahan klasik yang dihadapi pelaku KUKM yakni  masalah manajemen, akses modal dan akses pasar.

Dengan karakter wilayah kepulauan, Kabupaten Belitung memiliki wilayah laut yang cukup luas dan  menyimpan potensi yang cukup besar. Potensi ini jika dioptimalkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir dengan menciptakan produk olahan hasil laut seperti ikan asin, abon ikan, terasi dan kerupuk yang selama memang menjadi komoditas andalan UKM Belitung.

 

Strategi Manajemen Usaha

Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun meningkat tetapi setelah dua tahun usaha dari mereka yang telah mengikuti pelatihan belum tumbuh signifikan bahkan ada yang beralih usaha.

 

Strategi Pemasaran

Pasar mengikat penjual dan pembeli dalam suatu transaksi tetapi dalam perkembangannya seringkali pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka. Hal ini dimungkinkan karena dukungan teknologi dan informasi yang mampu memfasilitasi kepentingan penjual maupun pembeli.

Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, pemerintah sudah semestinya menciptakan peluang pasar tanpa membebankan biaya pemasaran itu sendiri kepada pelaku ekonominya. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha   menciptakan daya tarik produknya. 

 

Sepanjang tahun 2008 banyak event promosi yang diikuti pemerintah Kabupaten Belitung untuk meningkatkan pemasaran produk KUKM seperti Batam Expo, Yogya Expo ataupun kegiatan didalam wilayah Kabupaten Belitung sendiri seperti Sail Indonesia 2008 yang akan dipusatkan di Pantai Tanjung Kelayang, Maras Taun, Pameran Pembangunan dan sebagainya.

 

Pada bulan Mei (15-18), Bagian Humas Setda Kabupaten Belitung juga menggelar produk UKM pada Kabupaten Expo di Assembly Hall, JCC yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI)  Selama 7 tahun berdiri, BKSI telah menjadi wadah kerjasama regional diantara pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu pemkab juga membangun Galery UKM dengan maksud mempermudah akses pasar domestik.

 

Setelah etalase dan promosi berjalan efektif, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kebutuhan pasar dapat dipenuhi.  Ini menuntut kejelasan hubungan antara kegiatan promosi dan proses produksi. Firman, seorang pengrajin batu satam yang telah belasan tahun menggeluti usaha kerajinan satam menyadari besarnya pengaruh promosi.   Dirinya tak jarang mengeluarkan biaya promosi yang cukup besar. “ Itu dilakukan setelah batu-batu satam terkumpul ”. Bagaimanapun promosi tanpa produksi akan sia-sia begitu juga sebaliknya. 

 

Akses Permodalan

Disadari banyak pelaku UKM yang kesulitan mendapat permodalan perbankan, selain karena persyaratannya rumit dan tinggi resikonya pengembalian juga memang karena perbankan tidak tersedia diwilayah tersebut. Pada tempat yang tidak ada bank disalurkan melalui  lembaga keuangan mikro seperti yang dialami di beberapa daerah di sumatera, kecamatan di kalimantan,NTT, Maluku Utara, Papua. Sementara karena  kesulitan mendapatkan modal dari bank banyak pelaku usaha akhirnya memilih untuk tidak berhubungan dengan  lembaga perbankan

  

Menteri menjelaskan sepanjang bulan November 2007 hingga  April 2008 kredit yang disalurkan pemerintah mengalami perkembangan yang  fantastik. Pada bulan Februari 2008 kredit yang disalurkan sebesar 1. 782,4 milyar  dan naik menjadi  5. 201,4 milyar atau 191,8 % pada bulan April.  Demikian pula dengan posisi debitur dari 25.769 orang (Februari) meningkat menjadi 445.962 orang pada bulan april 2008. “ Ini fastastis karena mencapai 1.629,3 %”, kata Menteri KUKM . Namun jika dilihat dari penurunan jumlah rata-rata kredit yang disalurkan dari 69,1 juta/debitur menjadi 11,6 juta rupiah per debitur  . Keadaan inilah yang menjadi alasan mengapa pengembangan usaha mikro perlu diperluas.

 

Pemerintah Kabupaten Belitung sendirinya pernah melakukan kerjasama dengan Askrindo dan  mengalokasikan APBD hingga milyaran rupiah. Hal ini menunjukan upaya yang serius Pemkab Belitung untuk mendorong kinerja usaha KUKM. Sayangnya niat untuk membantu masyarakat  ini terkendala dengan UU Keuangan Negara dan mekanisme perbankan sehingga hal ini tidak bisa direalisasi, jelas Darmansyah .

Tahun lalu Belitung meluncurkan program yang dibiayai oleh APBD dengan menitip dana APBD kepada Bank Pembangunan Daerah Sumsel (BPDSS). Karena menyadari dengan bantuan permodalan visi mewujudkan masyarakat yang mandiri maju dan sejahtera diharapkan dapat terwujud. Sayangnya, KUKM masih sulit mengakes kredit sementara pemerintah berniat meringankan beban pelakasu usaha kecil dengan menanggung beban bunga bank yang cukup tinggi untk mengembangkan ekonomi rakyat. Sedangkan KUR yang merupakan kredit KUKM yang dijamin oleh pemerintah sebesar 70% dan oleh perbankan 30%. 

 

Sebetulnya Gubernur,Bupati/Walikota tidak usah repot-repot lagi membuat MOU dengan Askrindo. Karena pemerintah sudah memberikan jaminan pinjaman, tidak ada lagi collateral (agunan). Dengan demikian anggaran pembangunan daerah dapat  dialokasikan untuk kegiatan pembangunan yang lain, kata Suryadharma Ali.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM menetapkan  plafon pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Populasi usaha skala mikro itu kan sangat banyak sekitar 91% dari seluruh pelaku usaha, jadi kepada merekalah sebenarnya program KUR diprioritaskan,” jelas Suryadharma Ali. Enam bank pelaksana yang turut terlibat dalam program penjamin adalah BRI, BNI 46, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri

Dengan KUR banyak aturan yang dipangkas, bagi pihak bank prinsip kehatian-hatian ditegakkan, tapi dengan jaminan pemerintah banyak prosedur dipermudah termasuk waktu pencairannya. Dulu  harus ada proposal, neraca dan jaminan 120-130 % dari nilai kredit. Dengan program KUR maka kesulitan KUKM bisa teratasi.Memang banyak informasi program pemerintha yang belum sampai. 

 

Program KUR ini sudah jalan, tinggal tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasi, bicara dengan perbankan. Memang ada paradigma harus ada citra program dari pemerintah semuanya gratis. Padahal kredit harus dikembalikan. Ini juga perlu dijelaskan ke masyarakat. Kemudahan yang diberikan pada prinsipnya  untuk mengembangkan ekonomi, ini persepsi (kredit tanpa agunan) adalah scheme masa lalu. Uang atau kredit adalah suplemen bukan tujuan, uang untuk menambah gairah atau kekuatan ekonomi rakyat, kata Suryadharma Ali.

Pengawasan harus diperketat dan ini harus dimonitoring, karena pihak Kementerian Koperasi dan UKM tidak mungkin menyentuh hingga ke daerah-daerah. Jadi harus saling mengawasi (fithrorozi)